HALO SEMARANG – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfenderasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah menggeruduk kantor DPRD Kota Semarang, Senin (20/1/2020).
Mereka datang sekitar pukul 11.00 dan melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Balai Kota Semarang.
Perwakilan buruh naik ke atas kendaraan untuk menyampaikan tuntutan kepada para anggota dewan agar dapat disampaikan kepada DPR RI.
Koordinator aksi, Aulia Hakim menyampaikan, dalam aksi unjuk rasa pihaknya menolak Omnibus Law atau RUU Lapangan Kerja, menolak kenaikan BPJS Kesehatan, dan menolak penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang curang.
“Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat tersebut membuat kami resah. Karena itu hari ini para buruh melakukan aksi seluruh nasional,” terang Aulia.
Dia menilai, pemerintah salah strategi dalam mengambil kebijakan yang mana ingin memprioritaskan investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, hal tersebut berdampak buruk bagi para buruh dengan adanya PP 78/2015 tentang pengupahan.
“Kami menolak keras rencana pemerintah menerbitkan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja lewat Omnibus Law. Menurut kami penyusunannya dilakukan secara diam-diam tidak terbuka dan hanya melibatkan pengusaha saja. Sehingga ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kaum pekerja,” terangnya.
Dia berharap, aspirasi para buruh bisa segera disampaikan kepada perwakilan rakyat di pusat.
Tak berselang lama, perwakilan buruh diterima untuk beraudiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim berjanji, sebagai wakil rakyat pihaknya akan menyampaikan tuntutan para buruh kepada DPR RI. Dia pun meminta pihak buruh untuk menyerahkan draft tuntutan para buruh.
Pihaknya akan membahas dan mengupas usulan-usulan dari para buruh dan kemudian akan menyampaikannya kepada perwakilan rakyat di pusat.
“Kami tidak bisa menberikan keputusan. Kami akan sampaikan kepada teman-teman di DPR RI. secepatnya akan kami komunikasikan,” tutur Mualim.
Mualim pun membuka lebar kantor DPRD ini sebagai rumah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Apabila ingin berkonsultasi berbagai hal terkait pemerintahan, dia mempersilakan masyarakat untuk datang ke kantor DPRD.
“Kami siap support silakan perwakilan bisa menemui kami, tidak usah sungkan-sungkan ke kantor ini untuk konsultasi,” tuturnya.(HS)