HALO SEMARANG – Rencana Presiden Prabowo mengambil alih pembiayaan proyek Whoosh oleh negara, mendapat apresisasi anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
Namun demikian Rieke Diah Pitaloka juga mengingatkan bahwa keputusan tersebut harus dibahas secara mendalam dan tidak dilakukan secara reaksioner akibat tekanan opini publik.
Hal itu disampaikan Rieke, dalam Kunjungan Kerja Komisi VI di Kantor KCIC, di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.
“Tentu saja sangat mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa ini akan diambil alih oleh negara, skemanya seperti apa itu tentu harus dibicarakan dengan sangat mendalam begitu dan tidak bisa kemudian hanya reaksioner karena sedang mulai viral,” kata Rieke, seperti dirilis dpr.go.id.
Rieke menuturkan bahwa sejak awal dirinya telah bersikap kritis terhadap proyek kereta cepat, khususnya terkait proses perencanaan yang dinilainya belum matang.
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut sejak awal tidak dirancang melalui pendekatan end-to-end design, melainkan lebih bersifat design and build atau uji coba, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tinggi di kemudian hari.
Menurutnya, kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah dalam merancang proyek infrastruktur strategis agar lebih terencana dan komprehensif di masa depan.
“Jadi ini indikasi kuatnya adalah saat itu kenapa kami mengkritisi adalah bukan end-to-end design tapi design and build, trial and error bukan sesuatu yang sudah matang uji coba apakah bisa? Bisa saja tapi resikonya tinggi,” jelasnya.
Dugaan Korupsi
Lebih jauh, Rieke juga mengingatkan agar langkah penyelamatan proyek Whoosh tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan prinsip akuntabilitas publik.
Ia mengungkap saat ini KPK tengah menyelidiki kasus terkait proyek tersebut, sehingga diperlukan audit investigatif secara menyeluruh agar setiap penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Langkah audit ini penting untuk memastikan proyek serupa ke depan tidak lagi menimbulkan beban fiskal bagi negara.
“Saat ini juga KPK sedang menyelidiki kasus dari proyek kereta api cepat. Tadi juga disampaikan salah satu pimpinan mengusulkan audit investigasi, audit secara khusus terhadap proyek kereta api cepat,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Rieke Diah menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang sedang berjalan.
Ia mengingatkan agar pembangunan jalur baru tidak disatukan dengan proyek KCIC yang masih menghadapi tantangan pembiayaan dan operasional.
“Usulan saya adalah pelajaran berharga bahwa untuk membangun Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya atau permintaan presiden sampai Banyuwangi mohon tidak disatupaketkan dengan KCIC. Kereta api cepat Jakarta Surabaya Banyuwangi itu benar-benar harus proyek baru, jangan digabung dengan KCIC yang dalam tanda kutip sedang sakit ini. Mohon jangan! Karena kami tidak mau ini juga akan menjadi beban yang tambah besar,” pinta Rieke.
Ia menegaskan perlunya mencari solusi untuk menyembuhkan proyek KCIC yang ada, bukan menambah beban baru dengan proyek lanjutan.
Menurutnya, penyelamatan KCIC tidak boleh semata demi proyek ambisius yang perencanaannya tidak matang atau hanya menjadi ambisi semata.
“Kita cari solusi untuk menyembuhkan proyek ini, saya nggak tahu caranya tapi Insya Allah ada. Karena banyak juga orang yang mau terlibat, para ahli, karena menyelamatkan KCIC sekali lagi tidak boleh dengan perspektif sekadar menyelamatkan proyek ambisius yang mau diakui atau feasibility study nya yang tidak matang hanya ambisi untuk FOMO (sekadar mengikuti tren, red) zaman sekarang,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (HS-08)
