HALO SEMARANG – Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang kini memasuki tahap penanganan darurat sekaligus perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menyiapkan normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga pembebasan lahan untuk pelebaran alur sungai.
Langkah penanganan tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto mengatakan kondisi banjir di sejumlah wilayah Kota Semarang kini mulai terkendali setelah dilakukan penanganan darurat di titik tanggul yang jebol.
Menurutnya, BBWS Pemali-Juana telah melakukan penutupan sementara pada tanggul yang rusak guna mencegah limpasan air kembali masuk ke permukiman warga.
“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5/2026).
Tak hanya penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan proyek besar berupa normalisasi sekaligus pelebaran Sungai Plumbon sebagai solusi permanen pengendalian banjir di kawasan barat Kota Semarang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Semarang dan BBWS Pemali-Juana akan melakukan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai agar kapasitas aliran air meningkat dan risiko banjir dapat ditekan.
“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.
Di tengah proses penanganan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap menjadi prioritas. Bantuan makanan, air bersih, pakaian, hingga kebutuhan harian terus disalurkan kepada warga yang mengungsi maupun yang sementara tinggal di rumah kerabat.
“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.
BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya dinilai tidak lagi aman dihuni. Sementara bagi warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau saudara, pemerintah akan memberikan bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga hunian tetap selesai dibangun.
“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Ia mengapresiasi gerak cepat petugas gabungan mulai dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Damkar, hingga BBWS yang langsung melakukan pembersihan pascabanjir.
“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujarnya.
Meski demikian, Agustina menegaskan pemerintah masih fokus memastikan kondisi rumah warga benar-benar layak huni, termasuk memeriksa peralatan rumah tangga yang sempat terendam banjir.
Selain itu, Pemkot Semarang juga mulai mendata kebutuhan huntara maupun kemungkinan relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.
“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus direlokasi dan bagaimana penanganannya,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air akibat penyempitan sungai serta kerusakan di wilayah hulu.
Karena itu, solusi yang disiapkan tidak hanya berupa normalisasi, tetapi juga pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter.
“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.
BBWS mencatat sejak 2024 telah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran Sungai Plumbon. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat.
Sudarto juga mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir Sungai Plumbon tercatat mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol.
“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.
Adapun panjang Sungai Plumbon yang direncanakan untuk dinormalisasi mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan pada titik-titik rawan limpasan air dan tanggul yang selama ini kerap jebol.(HS)
