HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi bersama Bank Jateng melakukan launching impelentasi transaksi non tunai, Jumat (24/8/2023) kemarin di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Dalam program ini Pemprov Jateng berupaya menerapkan transaksi non tunai di setiap desa.
“Penerapan transaksi merupakan upaya untuk membuat transparansi pendanaan desa. Cita-cita kita adalah dengan transaksi non tunai ini tentu saja pengelolaan keuangan desa lebih efisien, efektif dan yang paling penting adalah akuntabel,” tutur Sekda Pemprov Jateng, Sumarno.
Secara rinci dirinya menjelaskan, akuntabilitas dalam transaksi non tunai yang dimaksud adalah bahwa semua pembayaran itu langsung kepada rekening penerima pembayaran.
“Dengan transaksi non tunai ini semuanya datanya tercatat. Jadi kalau ada orang mau minta pertanggungjawaban, datanya sudah ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai, bilangnya bayarnya seratus yang diserahkan hanya lima puluh. Jadi nggak bakal bisa kelihatan,” jelas Sumarno.
“Tapi kalau non tunai semua masuk ke rekening penerima. Akuntabilitasnya jauh lebih terjaga dan ini juga kalau ada yang berniat melakukan kecurangan pun agak susah. Karena semua tercatat dengan konkrit,” imbuhnya.
Selain itu Sumarno menyebut, jika penerapan ini juga sudah dilakukan di tingkat kantor pemerintahan begitu pula dengan Pemprov Jateng. Menurutnya, proses sosialisasi pun juga sekalian akan dilakukan dengan bagian pemerintahan desa.
Bahkan ditekankan, untuk perbaikan jaringan pun juga akan diperhatikan dengan makin menambah akses desa-desa yang masih blank spot.
“Jaringan kami dari pemprov membantu desa-desa yang blank spot untuk permasalahan jaringan-jaringan dari Dinas Kominfo. Kita sudah ada 300-an desa yang sudah. Kemarin-kemarin juga penanganan covid dan kemiskinan kita atur wifi-wifi. Nanti kalau ada program ini kan bisa lebih terindentifikasi,” tandas Sumarno.
Terakhir untuk target, dirinya mengungkapkan berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, semua transaksi non tunai harus bisa terlaksana dengan merata pada 2024.
“Targetnya 2024 sudah semua. Karena ini bersama Bank Jateng sudah menyiapkan semuanya. Karena instrumennya harus disiapkan dari Bank Jateng,” ungkap Sumarno.
Sementara dari Plt Dirut Bank Jateng Irianto Harko Saputro menyampaikan, dalam hal ini pihaknya seperti semakin meneruskan program Cash Management System (CMS).
“Kalau di kami terkait dengan CMS bank jateng yang dikombinasikan. Program ini kan program lama yang di kami. Cuma implementasinya untuk piloting hari ini yang sudah jalan di Kendal,” katanya.
Sebagai informasi CMS adalah layanan perbankan bagi nasabah lembaga untuk dapat melakukan swakelola transaksi perbankan dengan koneksi internet. Bank Jateng adalah salah satu Bank yang menghadirkan layanan CMS.
Jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
Fitur CMS Bank Jateng diantaranya adalah Informasi Saldo Rekening, Monitoring Mutasi Rekening, Transfer (on Us).
Dengan program ini, Irianto mengakui jika Bank Jateng siap untuk memberi dukungan dengan edukasi maupun perangkat.
“Kita diminta untuk mendampingi. Pemerintah desa terkait dengan UMKM atau pembiayaannya. Jadi kita akan mendanpingi desa-desa semua, kita juga punya 124 unit nempel di seluruh cabang. Harapannya kita bisa manfaatkan lagi agar lebih berguna,” ungkapnya. (HS-06)
