HALO SEMARANG – Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Penguatan tersebut dinilai penting, agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, seperti dirilis dpr.go.id mengatakan masih terdapat guru PPPK paruh waktu, yang menerima penghasilan di bawah Rp1 juta.
Kondisi tersebut, menurutnya, antara lain dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“PR-nya apa? Gaji PPPK paruh waktu itu ada yang masih banyak di bawah Rp1 juta, karena tergantung kemampuan daerah,” kata My Esti, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan anggaran pendidikan 2027.
Jangan sampai keterbatasan fiskal daerah justru menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan guru.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah tidak mengurangi TKD yang berkaitan dengan sektor pendidikan.
Sebaliknya, alokasi tersebut perlu diperkuat agar pemerintah daerah mampu menjalankan kewajibannya secara optimal.
“Kalau TKD pendidikannya tidak ditambahkan, mereka tidak akan pernah mampu menyelesaikan PR-PR yang ada di daerah,” tegasnya.
My Esti menjelaskan, kebutuhan penguatan TKD pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji guru.
Pemerintah daerah juga menghadapi berbagai persoalan pendidikan lainnya, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana hingga kebutuhan sekolah di berbagai wilayah.
Karena itu, dia menilai kebijakan anggaran pendidikan 2027 perlu mempertimbangkan kondisi riil dan kemampuan fiskal setiap daerah.
Penguatan anggaran di tingkat pusat harus diikuti dukungan fiskal yang memadai bagi daerah agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, My Esti berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru.
Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diperhitungkan sejak awal dalam penyusunan anggaran dan tidak sekadar bergantung pada kemungkinan adanya anggaran tambahan.
“Kita tetap akan meminta kepada pemerintah tahun ini sudah menyiapkan secara pasti. Jangan mengatakan semoga ada. Tidak, kita anggarkan dari awal anggaran untuk gaji yang memadai bagi para guru,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.
Ia menegaskan, besarnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan pendidik.
Dengan demikian, kata My Esti, kebijakan anggaran pendidikan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan guru sebagai salah satu komponen utama pendidikan mendapatkan dukungan dan kesejahteraan yang layak.
Lebih lanjut, MY Esti juga mengatakan bahwa perbaikan sarana dan prasarana, kebutuhan sekolah di daerah 3T, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar juga perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.
Ia juga menyoroti munculnya pernyataan, bahwa sebagian anggaran pendidikan masih akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang baru akan berlaku pada 2028, melainkan bagaimana pemerintah mulai mempersiapkan pemenuhan mandat pendidikan sejak 2027.
“Persoalan besarnya bukan karena Mahkamah Konstitusi memutuskan itu nanti di 2028. Kita masih punya PR anggaran pendidikan itu harusnya juga untuk pendidikan gratis SD, SMP negeri swasta di seluruh Indonesia dengan ketentuan tertentu,” tegas dia.
Esti menilai pemerintah perlu mulai melakukan progres terhadap putusan MK mengenai pendidikan dasar gratis.
Salah satunya melalui peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya agar beban pembiayaan yang ditanggung peserta didik di sekolah swasta dapat dikurangi.
“Progresnya bisa dengan menaikkan BOS supaya tarikan ke siswanya mulai bisa dikurangi untuk yang swasta atau kemudian juga bisa untuk pemeliharaan, peningkatan kualitas di sekolah-sekolah,” katanya.
Karena itu, ia berharap anggaran pendidikan 2027 dapat dipastikan penggunaannya untuk kebutuhan pendidikan secara optimal.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG tetap dapat berjalan, tetapi tidak semestinya mengurangi ruang fiskal yang dibutuhkan sektor pendidikan.
“Kalau harapan saya, MBG itu sudah dipindahkan dari anggaran pendidikan,” kata dia. (HS-08)
