HALO JEPARA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) berencana membentuk Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I non TPI di Kabupaten Jepara.
Pembentukan UKK tersebut untuk mempermudah masyarakat di Jepara dan sekitarnya dalam mengurus paspor, yang tahun ini mulai meningkat hingga lebih dari 3.000 pemohon.
Rencana pembentukan UKK Imigrasi Kelas I non TPI tersebut, disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Wisnu Danu Fajar, ketika melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta.
Audiensi yang berlangsung di ruang Command Center Kantor Bupati, Kamis (1/9/2022) itu, dihadiri pula Kepala Bagian Subusaha Kantor Imigrasi Pati, Hari Lesmana; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Lukito Sudi Asmara; Kepala DPMPTSP, Heri Yuliyanto; Kepala Bagian Pemerintah Setda Jepara, Rini Patmini; serta perwakilan Kepala Perangkat Daerah.
Menurut Wisnu Danu Fajar, saat ini jumlah pemohon paspor mulai meningkat. Pada tahun 2021, ketika pandemi Covid-19 melanda, pemohon paspor hanya sekitar 700 orang.
Adapun untuk tahun ini hingga Agustus, sudah lebih dari 3.000 orang yang mengajukan permohonan paspor.
“Tercatat pada tahun 2019, pemohon berjumlah 6.252 orang. Tahun 2020 berjumlah 3.129, tahun 2021 berjumlah 700, dan tahun 2022 mengalami kenaikan. Tercatat dari Januari sampai Agustus, sebanyak 3.864 orang,” kata Wisnu, seperti dirilis jepara.go.id.
Sementara itu Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, menyambut baik rencana pembentukan UKK Imigrasi di Jepara, mengingat banyaknya pemohon paspor asal Jepara.
“Saya kira dengan adanya UKK di Jepara, akan memudahkan masyarakat Jepara untuk mengurus paspor,” kata Edy.
Selain itu dengan ada UKK Imigrasi, wisatawan asing atau investor asing yang masuk ke Jepara dapat diawasi dengan baik, sekaligus mengurangi kemungkinan adanya imigran gelap.
“Saya sangat mendukung dengan adanya pembentukan UKK imigrasi di Jepara, semoga akan cepat terlaksana,” tegasnya. (HS-08)