HALO SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan bakal melakukan mediasi konflik yang terjadi di lingkungan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang. Diketahui, ada permasalahan antara Relawan Donor Darah dan karyawan yang meminta Pimpinan PMI Kota Semarang untuk mengundurkan diri karena dianggap arogan dalam bersikap.
Plt Wali Kota Semarang, Hevrarita G Rahayu meminta semua pihak untuk menahan diri terkait permasalahan yang ada. Dirinya juga berharap permasalahan ini bisa segera selesai dengan diskusi.
“Mediasi dulu masak langsung disuruh mundur kan kita tidak ngerti masalahnya apa. Apalagi PMI bukan domainnya Pemerintah Kota tapi kita partner atau kolega, sehingga kita coba mediasi ada apasih, dan kita akan cari jalan terbaik,” ujar Mbak Ita sapaan akrabnya saat ditemui di Hotel Gumaya, Selasa (27/12/2022).
Lebih lanjut, Mbak Ita mengaku belum mengetahui konflik yang terjadi di lingkungan PMI Kota Semarang. Namun, dari informasi yang ia dapat, diduga ada masalah fasilitas yang dikurangi untuk karyawan dan relawan.
“Saya semalam dikirimin ada berita semacam rilis, saya belum tahu permasalahnnya apa. Memang dari karyawan dan relawan kalau tidak salah ada masalah fasilitas yang dikurangi dan ini nanti saya akan mencoba untuk berkomunikasi,” tuturny.
“Nanti kita coba komunikasi, kita belum tahu yang bener itu mana dan pasti semua pihak merasa benar,” bebernya.
Di sisi lain, Mbak Ita juga berharap masalah ini cepat selesai. Dirinya meminta ketika ada konflik untuk didiskusikan bersama.
“Kami akan mencoba untuk mengobrolkan bersama yang baik, apasih yang menjadi permaslaahan. Gak usah diumbar, gak usah dibuka, kita duduk membahas bersana mudah-mudahan mendapat solusi yang terbaik,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, relawan mengaku banyak yang kecewa karena pimpinan PMI Kota Semarang yang menghilangkan fasilitas untuk para pedonor. Fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi sukarelawan juga dikurangi.
Tak hanya itu, sekarang sertifikat pendonor darah didigitalkan dan dikirim melalui aplikasi Whatsapp. Pertemuan atau gathering yang rutin dilakukan sekali setahun juga ditiadakan. Karena hal ini, ratusan relawan membuat surat pernyataan sikap mengeluhkan banyak kebijakan pimpinan PMI yang merugikan anggota PMI Kota Semarang.
“Sekarang souvenir seperti mug, kaos, kalender itu dihilangkan. Fasilitas kesehatan juga dihilangkan padahal dulu ada fasilitas kesehatan khusus untuk pendonor. Mulai ada masalah sejak kepimpinan yang baru, kalau yang dulu tidak ada masalah,” ujar Yoga salah satu relawan saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Anggota Komite Etik PMI Kota Semarang, Wiwit Rejanto mengatakan, pihaknya telah menerima surat pernyataan sikap yang dibuat relawan. Rencananya kedua belah pihak yakni relawan dan pimpinan PMI Kota Semarang juga akan dipanggil dalam rapat pleno. Keduanya akan dimintai klarifikasi terkait permasalahan yang sedang terjadi.
“Iya (laporan sudah diterima), komite etik juga dapat tembusan dari relawan, karena tembusannya banyak, dari ranting dari pusat, provinsi, wali kota. Tanggal 27 Desember 2022 besok akan ada rapat pleno membahas ini,” terangnya.(HS)
