HALO SEMARANG – Di tengah pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat. Wali Kota Agustina Wilujeng menargetkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Bantuan Operasional (BOP) RT sebesar Rp 25 juta per unit rampung dalam tiga minggu ke depan, dari total alokasi Rp 265,7 miliar.
Langkah ini bukan sekadar mengejar regulasi. Pemkot ingin menegaskan satu hal: program BOP RT sudah memberi dampak nyata sejak tahun pertama pelaksanaan. Bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi perubahan yang mulai terasa di lingkungan warga.
“Kami ingin dana BOP RT tidak hanya habis untuk administrasi, tapi benar-benar dirasakan warga. Dari laporan yang kami terima, manfaat itu sudah terlihat. Tinggal kami sempurnakan aturannya agar lebih fleksibel,” ujar Agustina di Balai Kota, Jumat (17/4/2026).
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkot mencatat sejumlah perubahan konkret sepanjang 2025. Posyandu kini berjalan lebih rutin dan tertata, didukung peralatan yang memadai serta tambahan gizi untuk balita.
Di sisi lain, semangat gotong royong kembali hidup. Kerja bakti digelar lebih terencana dengan perlengkapan yang cukup, dari alat kebersihan hingga perbaikan fasilitas umum sederhana. Program ini juga memperkuat gerakan “Semarang Bersih”, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga penanganan saluran lingkungan skala kecil yang berdampak pada pengurangan titik rawan banjir.
Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Sutriyoso, mengakui manfaat tersebut. “Warga jadi lebih antusias. Kami bisa adakan kerja bakti rutin sampai lomba kebersihan. Dana ini terasa nyata,” ujarnya. Senada, Ketua RT 03 RW 05, Wahab Sya’roni, menyebut posyandu kini lebih tertib dan diminati warga.
Agustina menegaskan, tingkat serapan mencapai 95,6 persen, atau 10.157 dari 10.621 RT, bukan sekadar angka administratif. Ini mencerminkan kebutuhan riil di masyarakat.
Hanya 4,4 persen RT yang tidak memanfaatkan dana, sebagian besar karena telah memiliki kas mandiri. Sementara itu, sisa anggaran yang tidak terserap sekitar Rp 5,46 miliar atau 2,1 persen dari total anggaran.
“Kalau program ini tidak bermanfaat, tentu banyak yang menolak. Fakta bahwa hampir seluruh RT mengambil dan memanfaatkannya adalah bukti paling jelas,” tegasnya.
Pansus DPRD, melalui Dini Inayati dari Fraksi PKS, mempertanyakan indikator keberhasilan makro seperti penurunan stunting atau DBD. Pemkot tidak menampik hal itu. Evaluasi berbasis indikator besar diakui perlu diperkuat.
Namun, Agustina menegaskan bahwa dampak mikro sudah terlihat dan menjadi fondasi penting. Posyandu yang lebih aktif membantu deteksi dini stunting. Kerja bakti mengurangi potensi genangan penyebab DBD. Pengelolaan sampah di tingkat RT ikut menekan beban TPA.
“Dampak makro tidak bisa instan. Tapi kita sudah melihat pergerakannya. Lingkungan lebih bersih, warga lebih aktif, dan gotong royong kembali hidup. Itu modal utama,” jelasnya.
Target penyelesaian Perwal dalam tiga minggu bukan berarti program sebelumnya bermasalah. Justru, ini menjadi bukti responsivitas Pemkot terhadap aspirasi warga yang menginginkan fleksibilitas lebih, termasuk kemungkinan penggunaan dana untuk kebutuhan infrastruktur ringan seperti perbaikan drainase kecil.
“Kami tampung semua masukan. Tapi tetap harus sinkron dengan kewenangan dinas teknis. Intinya, RT tetap menjadi ujung tombak pembangunan,” ujar Agustina.
Dengan serapan tinggi, testimoni positif dari masyarakat, serta komitmen untuk terus memperbaiki regulasi, program BOP RT di Semarang mulai menunjukkan arah yang jelas: bukan sekadar program administratif, tetapi investasi sosial yang dampaknya perlahan mulai terasa di akar rumput.(HS)
