HALO KEBUMEN – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menegaskan akan melaporkan adanya dugaan psikolog palsu, yang menawarkan jasa psikotes dalam penerimaan siswa Sekolah Dasar.
Menurut Bupati Kebumen, ulah orang tersebut telah meresahkan masyarakat dan sekolah.
Terlebih yang bersangkutan juga diduga memalsukan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.
“Kemarin ada laporan masyarakat, ada orang ngakunya psikolog. Dia ini datang ke sekolah-sekolah menawarkan jasa psikolog untuk penerimaan siswa SD. Ternyata diduga kuat palsu, bukan seorang psikolog, menggunakan gelar sekolah dan lembaga yang juga diduga palsu,” kata Bupati Kebumen, setelah Shalat Tarawih di Masjid Baiturrahim, Bejiruyung, Sempor, belum lama.
Menurut Bupati, orang ini juga memalsukan surat izin dari pemerintah daerah. Indikasi pemalsuan ini, muncul setelah pihaknya melakukan pengecekan.
“Sudah kita cek, tidak ada surat izin resmi dari dinas untuk kegiatan yang bersangkutan. Atas hal itu, pemerintah bakal melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, yakni Polres Kebumen,” kata Bupati, seperti dirilis kebumenkab.go.id.
Bupati menyampaikan terima kasih atas masukan atau laporan dari masyarakat, tentang adanya peristiwa tersebut.
Pihaknya pun mengimbau kepada sekolah, yang ingin menggunakan jasa psikolog dalam penerimaan siswa baru, harus menggunakan yang legal. Hal itu juga harus mendapat persetujuan dari wali murid.
“Jadi kalau menggunakan jasa psikolog, lembaganya harus memakai yang legal. Yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia di wilayah Barlingmascakeb, dan harus ada persetujuan dengan wali murid,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Yanie Giat Setiawan menambahkan, di Kebumen banyak sekolah yang menggunakan jasa psikolog, untuk penerimaan siswa baru SD, yang umurnya kurang dari enam tahun atau maksimal enam tahun.
“Mereka anak-anak TK yang umurnya masih kurang dari enam tahun atau maksimal enam tahun. Biasanya dari sekolah SD yang menggunakan jasa psikolog untuk tes psikologi dulu, apakah anak-anak ini sudah layak atau belum untuk masuk SD. Ada penilaian mental atau karakter dari si anak ini,” ujar Yani.
Di luar penerimaan siswa baru, Pemerintah tidak mempersoalkan jika ada sekolah yang mau menggunakan jasa psikolog, untuk mengetahui tingkat kematangan atau IQ anak didik. Di samping itu, pemerintah juga tidak mewajibkan. Artinya, semua diserahkan kepada pihak sekolah, dengan persetujuan wali murid.
“Karena itu kan harus bayar, jadi kalau wali murid tidak berkenan, karena faktor ekonomi atau apa, ya jangan dipaksa. Pemerintah sendiri tidak mewajibkan, sekaligus tidak melarang. Kalau pun mau diadakan, harus pakai yang legal,” jelasnya.
Untuk kasus dugaan psikolog palsu di Karangsambung sejak 2021 lalu tengah ditangani oleh pemerintah, dan dipastikan tidak ada lagi.
Yani menyebut, di Kebumen hanya ada satu lembaga psikologi yang masuk dalam Himpunan Psikologi Indonesia Barlingmascakeb.
“Di luar itu, sekolah juga bisa menggunakan jasa psikolog dari RSUD,” tandasnya.
Pemerintah masih berpedoman untuk penerimaan siswa SD minimal umur 6 tahun, dan maksimal 7 tahun.
“Tujuh tahun umur yang sudah matang bagi seorang anak untuk masuk SD. Mereka ini sudah tidak perlu lagi memakai tes psikologi,” kata dia. (HS-08)
