HALO BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan DPRD Boyolali menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan berita acara persetujuan, dilakukan Jumat (18/10/2024) di Ruang Rapat Paripurna S Paryanto SH MH.
Hadir saat itu Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Wahyu Irawan dan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Nur Arifin, Fuadi dan Aziz Aminudin.
Dalam moment itu, empat fraksi di DPRD Byolali, yakni Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, menyampaikan pendapat masing masing mengenai Ranperda tersebut.
Ketika membacakan pandangan Fraksi PDIP, Suyadi menyoroti Belanja Modal sebesar Rp 145.449.883.000.
“Belanja Modal merupakan anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat Kabupaten Boyolali. Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan strategi apa yang digunakan pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam mengptimalkan pengalokasian anggaran Belanja Modal yang berkurang dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat Boyolali,” kata Suyadi, seperti dirilis boyolali.go.id.
Sebelumnya, DPRD Boyolali telah menggelar rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2025, dari Bupati Boyolali.
Dalam nota keuangan, disampaikan bahwa struktur Pendapatan Daerah dalam APBD Boyolali tahun 2025 diestimasikan sejumlah Rp 2.368.916.154.000.
Angka tersebut dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp 556.989.713.000, Pendapatan Transfer Rp 1.811.926.441.000, serta Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 10.844.981.000.
Belanja Daerah sebesar Rp 2.397.944.154.000, terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 1.674.327.770.000, Belanja Modal sebesar Rp 238.740.933.000, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10 Miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 474.875.451.000.
Selain itu, ada pula struktur pembiayaan yang diproyeksikan dalam penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 55 Miliar yang terdiri atas prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 55 Miliar.
Ada juga pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 25.972.000.000 dengan struktur pembiayaan daerah tersebut terjadi pembiayaan netto sebesar Rp 29.028.000.000. (HS-08)
