HALO BOYOLALI – Kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boyolali nampak sepi. Hanya meja, kursi dan peralatan kerja yang nampak tak digunakan.
Itulah pemandangan di sejumlah ruang kantor, sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kembali memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, bagi 4.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.
WFH merupakan bagian dari pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kota Susu ikut menerapkan PPKM darurat, untuk mencegah agar Covid-19 tidak makin menyebar.
“Tanggal 3 sampai dengan 20 Juli kami PPKM Darurat, sehingga ASN kami atur. Bagi yang bukan esensial dan kritikal, silahkan untuk diatur Kepala OPD bisa WFH 100 persen. Tetapi kantor juga harus dijaga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri, seperti dirilis Boyolali.go.id.
Kebijakan tersebut diambil, mengingat kasus positif Covid-19 yang angkanya terus bergerak naik. Kebijakan tersebut juga tertuang di Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah Boyolali Nomor 065/01784/1.8/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai di Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
“Kalau memang masih di bidang keuangan masih menjalankan aktifitas silahkan masuk. Tapi pada prinsipnya non kritikal dan esensial bisa (WFH) 100 persen. Yang lainnya 25 persen yang masuk, berarti WFH 75 persen,” terangnya.
Meski demikian, Sekda Masruri juga mengungkapkan terdapat kantor yang tidak menerapkan WFH.
“Yang tidak ada WFH juga ada seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit. Dinas Sosial bagi yang mengurusi jadup tetap masuk,” ungkapnya.
Sementara itu, pada sektor pendidikan para siswa dan guru belum melakukan pembelajaran tatap muka sampai dengan kondisi Covid-19 di Kabupaten Boyolali membaik.
Tempat Isolasi
Sementara itu Pemkab Boyolali juga telah menyiapkan gedung isolasi mandiri terpusat, bagi pasien Covid-19 yang masuk kelompok orang tanpa gejala (OTG). Pusat isolasi mandiri di Gedung PGRI, di Desa Karanggeneng, di daerah Singkil, akan menampung pasien sebanyak 60 orang. Adapun bekas kantor Perumda Tirta Ampera di kawasan kampung Surowedanan, Kecamatan Boyolali, juga akan difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri terpusat, dengan kapasitas 60 pasien.
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri, Selasa (6/7) juga telah memonitori kesiapan tempat-tempat isolasi mandiri tersebut.
“Sebagai kesiapsiagaan kita tetap kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti dapat memberikan satu kenyamanan bagi masyarakat yang menempati tetapi doa kita semoga jangan sampai ada yang menempati,” harap Bupati Said di sela monitoring Gedung PGRI.
Selain kedua gedung tersebut, Pemkab Boyolali juga telah menyiapkan Bungalow Selo, untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri, bagi warga Kecamatan Selo. Hotel milik Pemkab Boyolali ini, berkapasitas 34-40 tempat tidur, dilengkapi fasilitas untuk para OTG.
“Setiap kamar sudah ada kamar mandi. Kalau mau berjemur, juga sangat luas tempatnya. Khusus pasien yang bergejala, kami arahkan ke rumah sakit,” kata Sekda.
Ditemui terpisah, Kapolsek Selo, Iptu Maryanto mengungkapkan bahwa Bungalow Selo kini dalam tahap persiapan dan sesegera mungkin digunakan warga untuk isolasi mandiri.
“Rencana penggunaan isolasi ini dipergunakan oleh masyarakat yang terutama isolasi mandiri, rumahnya sempit atau mungkin dikhawatirkan membahayakan lingkungan maka dilaksanakan isolasi terpusat di Bungalow ini,” katanya. (HS-08)