HALO BATANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Batang, sepanjang semester pertama tahun 2026 ini baru mencapai Rp108 miliar dari Rp240,691 miliar, atau sekitar 45 persen.
Pemerintah daerah kini tengah bersiap memanfaatkan sisa waktu enam bulan ke depan, untuk menutup celah dari target tahunan tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPKPAD Batang, Anisah, di Kantornya, Senin (6/7/2026).
“Dari target Rp240 miliar lebih, sekarang terealisasi sekitar Rp108 miliar atau sekitar 45 persen,” kata dia, seperti dirilis batangkab.go.id.
Menurut dia, selama ini pundi-pundi kas daerah, paling banyak memang disumbang oleh sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Adapun di sisi lain, sebagian besar jenis pajak daerah sebenarnya sudah tampil impresif dengan melampaui realisasi 50 persen. Namun, BPKPAD Batang tidak bisa santai begitu saja.
“Dua sektor penting, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan karena capaiannya yang masih tertinggal,” kata dia.
Untuk PBB, saat ini baru menyentuh angka sekitar 22 persen, opsen PKB tertahan di kisaran 39 persen.
Rendahnya angka PBB di paruh pertama ini, dinilai Anisah sebagai hal yang lumrah. Pasalnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk sektor perusahaan, baru didistribusikan sekitar April hingga Mei lalu.
Terlebih lagi, korporasi biasanya baru akan melunasi kewajiban mereka mendekati batas akhir.
“Sebab jatuh tempo pembayaran PBB perusahaan berlangsung pada Agustus. Banyak wajib pajak memilih melunasi kewajibannya menjelang batas akhir pembayaran,” terangnya.
Optimisme semakin menguat karena jajaran pemerintah desa kini mulai bergerak cepat merangsang warga untuk melunasi PBB di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, cerita berbeda datang dari opsen PKB. Minimnya realisasi di sektor ini, lebih dipicu oleh kendala klasik, yakni keterbatasan data kendaraan bermotor yang sepenuhnya berada di tangan Samsat, bukan BPKPAD.
“Untuk menyiasatinya, pemerintah daerah mengandalkan strategi jemput bola melalui sosialisasi masif langsung kepada masyarakat, pelibatan perangkat desa untuk mengingatkan warga,” kata dia.
Sosialisasi PKB juga digabung dengan kegiatan penagihan PBB, agar lebih efisien dan tepat sasaran.
BPKPAD Batang juga berupaya memetakan “mesin uang” baru. Saat ini, pendataan terhadap restoran-restoran potensial yang tersebar di Batang sedang gencar dilakukan.
“Kehadiran investasi anyar, seperti rumah sakit hingga bangunan usaha baru, dibidik akan menjadi objek PBB yang segar. Tak ketinggalan, pajak reklame dan parkir juga siap dihitung kontribusinya begitu operasional bisnis mereka berjalan,” tegasnya.
Langkah jangka panjang pun sudah dipersiapkan matang lewat pembangunan kawasan industri.
Meski gelombang pabrik baru diproyeksikan baru beroperasi penuh pada tahun 2027, riak positifnya sudah mulai terasa hari ini lewat penambahan objek PBB baru dari aktivitas konstruksi yang sedang berjalan.
“Dengan modal 45 persen di tangan, jalan Kabupaten Batang memenuhi target PAD tahun ini masih terbuka lebar. Jatuh tempo PBB pada semester kedua dan optimalisasi ketat pada sektor opsen PKB diyakini akan menjadi kunci sukses dongkrak penerimaan daerah di akhir tahun nanti,” ujar dia. (HS-08)
