HALO SEMARANG – Masalah penyelewengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai polemik. Meskipun demikian, pembentukan lembaga Satuan Tugas (Satgas) baru untuk mengawasi hal tersebut bukanlah solusi satu-satunya.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII, untuk meninjau ketersediaan dan pengawasan distribusi energi, di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baru-baru ini.
Dia menekankan bahwa kunci utama untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi, terletak pada konsistensi menjalankan sistem digitalisasi yang sudah ada.
Dia menilai pembentukan Satgas memiliki semangat positif. Tetapi dia juga memberikan catatan kritis pada aspek operasional di lapangan.
Menurut Bambang, Pertamina sebenarnya telah memiliki instrumen pengawasan yang mumpuni melalui sistem digitalisasi, termasuk penggunaan barcode dan pemantauan CCTV di SPBU.
Namun dia menyayangkan adanya praktik di lapangan, yang mencoba mengakali sistem tersebut.
“Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut,” kata Bambang, seperti dirilis dpr.go.id.
Ia mencontohkan temuan mengenai adanya pengumpulan barcode oleh oknum tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.
Fenomena ini, menurutnya, membuktikan bahwa teknologi tanpa pengawasan manusia yang berintegritas tidak akan maksimal.
Bambang menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kekonsistenan dan niat baik dalam menjalankan aturan.
Ia menyebut secanggih apa pun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika perilaku menyimpang masih terjadi.
“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih ‘mental-mental maling’ ya repot,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sementara itu, mengenai urgensi pembentukan Satgas BBM, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis.
Jika keberadaan Satgas dianggap mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyelewengan, Komisi XII akan memberikan dukungan penuh.
“Terkait dengan pembentukan Satgas dan sebagainya saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera,” tutupnya. (HS-08)
