HALO BANYUMAS – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk TNI dan Polri.
Hal itu disampaikan Luthfi dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Luthfi mencontohkan keberhasilan Kabupaten Pati sebagai daerah percontohan dalam penerapan model kolaborasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, Pemkab Pati memberikan operasional Rp 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang kemudian ditambah Rp 200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total dukungan mencapai Rp 500 ribu per bulan.
Bahkan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp 250 ribu untuk mendorong produktivitas pertanian warga miskin.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng pada tahun ini mengalokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus di Pati, dari total 17 ribu unit se-Jawa Tengah. Program ini terintegrasi dengan bantuan kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi disiapkan, pekerjaan dibantu, dan pendidikan anak-anaknya dijamin,” jelasnya.
Upaya kolaboratif ini menunjukkan hasil. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, angka kemiskinan di Jateng turun dari 9,58 persen (September 2024) menjadi 9,48 persen (Maret 2025), atau berkurang 0,10 persen.
“Kalau pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegas Luthfi.
Selain fokus pada kemiskinan, Luthfi juga menekankan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, yang menjadi faktor penting dalam menarik investasi.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” tandasnya.(HS)