HALO SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam secara tegas menolak rencana pemerintah, untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang.
Penolakan itu disampaikan Syaikul, dalam keterangan seperti dirilis dpr.go.id, Kamis (9/3/2023), menyusul adanya rencana Kementerian BUMN dan PT Pertamina Persero, yang akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang, pasca kebakaran.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu, rencana relokasi depo Pertamina tersebut sangat tidak realistis dan membutuhkan waktu serta biaya tidak sedikit.
“Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya,” kata dia.
Pihaknya berharap pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di dalam Pertamina.
Dia menilai pemindahan depo tidak menjamin tidak terulangnya insiden serupa, apabila Pertamina tidak meningkatkan standard operational procedure (SOP) dalam manajemen risiko di setiap proses maupun tahapan kerja.
Kebakaran yang menewaskan belasan orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka yang tinggal berbatasan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang ini meyisakan banyak misteri.
Menurut dia, Pertamina seharusnya belajar dari kecelakaan kerja yang terjadi sebelumnya.
Sebagai contoh, ledakan kilang yang terjadi di RU VI Pertamina Balongan pada 29 Maret 2021 lalu, telah menewaskan 4 orang warga yang sedang melintas.
Hal tersebut disebabkan oleh minimnya zona penyangga dan berbatasan langsung dengan jalan umum.
“Saat ini, membuat zona penyangga (buffer zone) di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling konkret, yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” pungkasnya.
Senada dengan Syaikhul, Pakar energi, Yusri Usman pun menilai pemindahan Depo Pertamina Plumpang itu disefisiensi.
Menurut analisanya, rencana tersebut akan memakan biaya sampai USD 300 juta atau setara dengan Rp 4,5 triliun.
Sementara itu, Tim Disaster Victim and Identification (DVI) Polri, kembali berhasil mengidentifikasi empat jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, mengatakan total sampai Rabu (8/3/2023), terdapat 12 jenazah yang telah teridentifikasi, dari 15 kantong jenazah yang telah diterima RS Polri.
“Hari ini tim DVI berhasil mengidentifikasi empat jenazah. Total 12 teridentifikasi,” kata Ramadhan, seperti dirilis humas.polri.go.id.
Sebelumnya, tim DVI telah mengidentifikasi delapan jenazah korban kebakaran. Ke-15 kantong jenazah yang diterima oleh RS Polri, kata dia, terdiri atas 9 jenazah laki-laki dan enam jenazah perempuan.
“Dari 7 jenazah ini laporan yang diterima oleh posko hanya 6, artinya 1 orang belum diketahui keluarganya,” kata dia.
Ahmad Ramadhan mengatakan Tim DVI membutuhkan laporan dari warga yang kehilangan keluarga.
“Kami mengimbau untuk melapor, bagi masyarakat yang merasa kehilangan,” ungkap Ramadhan.
Sementara Kepala Rumah Sakit (RS) Polri, Brigjen Pol Hariyanto, menyampaikan identitas jenazah yang telah teridentifikasi, yaitu Iqbal (9), laki-laki, warga Jalan Tanah Merah RT 01/RW 08 Rawa Badak, Jakarta Utara, yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA, medis dan properti.
Selain itu Hanifah (50), perempuan, warga Kampung Bendungan Melayu RT 06/RW 01 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA, gigi, dan medis.
Hardito (20), laki-laki, warga Dusun Temor Leke RT 01/RW 01 Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis.
Selain itu, jenazah atas nama Dayu Nurmawati (39), perempuan, warga Dusun Temor Leke RT 01/RW 01 Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis.
Sebelumnya Polri juga memintai keterangan terhadap 24 orang saksi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan dari jumlah itu, 8 saksi di antaranya berasal merupakan operator dan supervisor Pertamina.
“Jadi sampai saat ini 24 orang telah diminta keterangan sebagai saksi dengan rincian operator dan supervisor sebanyak 8 orang dan sekuriti 2 orang. Artinya, dari pihak Pertamina 10 orang,” kata Ramadhan, Rabu (8/8/2023). (HS-08)
