HALO SEMARANG – Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar mengambil langkah serius, dalam menangani gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali meningkat di berbagai sektor.
Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen konkret, meski sebelumnya telah berjanji membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh pada momentum May Day 2025 lalu.
“Peranan-peranan belum memberi peranan yang serius. Yang pertama, pekerja yang sudah di-PHK, hak-haknya harus dipenuhi. Kasus Sritex sampai sekarang belum selesai juga. Nah, sekarang ada PHK baru lagi, maka kompensasinya harus diberikan uang pesangon, hak kerja, dan lain-lain,” tegas Edy di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Selain itu, Komisi IX menyoroti lemahnya koordinasi antar-kementerian dalam upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global. Padahal, kata Edy, regulasinya sudah tersedia.
“Menteri Keuangan terlihat serius ingin menciptakan iklim ekonomi positif, tapi harus disambut juga oleh menteri-menteri lain. Jangan bekerja secara ekosektoral, harus ada orkestrasi kebijakan yang solid,” katanya.
Menurutnya, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar, untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan akibat meningkatnya PHK.
Sehingga, pihkanya pun menekankan pentingnya langkah cepat dan nyata, bukan sekadar janji.
“Komisi IX melindungi pekerja. Jangan sampai cuma janji doang. Dulu kami sudah advokasi keras, bicara keras. Tapi sampai sekarang, belum ada hasil nyata. Pemerintah harus serius,” kata dia.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Angka ini mengalami lonjakan sebesar 32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. (HS-08)
