HALO SEMARANG – Jawa Tengah kembali mendapat pengakuan atas kinerja pelayanan investasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat ketiga nasional dalam kategori provinsi dengan layanan investasi terbaik pada ajang Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Jawa Tengah berada di posisi ketiga setelah Maluku Utara dan Jawa Timur dalam kategori tersebut.
Penghargaan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam acara ALI 2026 di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng bersama berbagai stakeholder yang mendukung pelayanan investasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi pemacu bagi jajaran Pemprov Jateng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan perizinan, terutama agar prosesnya semakin cepat, mudah, dan memberikan kepastian bagi investor.
“Ini menjadi semangat untuk kita. Sebab, salah satu pintu masuk daripada investasi adalah adanya perizinan cepat, mudah, dan pelayanan prima,” kata Luthfi.
Ia meminta jajaran yang menangani investasi dan perizinan tidak hanya menunggu calon investor datang. Petugas diminta aktif melakukan pendekatan, memahami kebutuhan calon investor, sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
“Petugas harus jemput bola, melayani dengan senyum, banyak bertanya kepada calon investor terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Kinerja pelayanan tersebut berjalan beriringan dengan realisasi investasi di Jawa Tengah. Berdasarkan data, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp59,94 triliun.
Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40 persen, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp22,62 triliun atau 46,60 persen, serta investasi usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp11,40 triliun.
Investasi tersebut tercatat berasal dari 55.989 proyek dan menyerap 213.217 tenaga kerja.
Luthfi mengatakan investasi memiliki peran penting dalam membuka lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan investasi diharapkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Investasi adalah salah satu cara menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita,” kata Luthfi dalam berbagai kesempatan.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan kualitas layanan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun iklim investasi Indonesia.
Menurutnya, layanan yang baik diperlukan untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Investasi adalah salah satu program yang membuat lapangan pekerjaan tercipta dan berjalan baik. Terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang sudah membantu meningkatkan investasi dan industri,” katanya.
Rosan menilai layanan investasi yang terukur dan terstruktur akan memberikan kepastian kepada investor, terutama terkait waktu dan proses pelayanan.
“Kerja kita harus cepat, kerja kita harus baik, dan mempunyai dampak yang besar terutama dalam perekonomian,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Karena itu, kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan agar Indonesia memiliki daya saing dalam merebut peluang investasi global.
“Dalam menarik investasi ini kita harus berkompetisi dengan negara tetangga. Kita tidak boleh ketinggalan bahkan harus lebih maju dalam rangka menciptakan layanan investasi yang baik,” katanya.
Selain Pemprov Jateng, penghargaan juga diraih Pemerintah Kabupaten Semarang dalam kategori layanan investasi. Sementara Kabupaten Karanganyar berhasil masuk nominasi enam besar untuk kategori yang sama.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan layanan investasi tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi juga mulai menjadi perhatian pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk menciptakan pelayanan yang semakin mudah dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.(HS)
