HALO BANYUMAS – Penjabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, meminta penjabat Sekda Banyumas yang baru dilantik, bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem hingga penyehatan BUMD.
Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, ketika melantik dan mengambil sumpah jabatan Agus Nur Hadie, sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, baru-baru ini di Pendopo Si Panji Purwokerto.
Agus Nur Hadie yang semula sebagai Asisten Administrasi dan Umum Setda Banyumas, mengantikan penjabat Sekda sebelumnya, Junaidi MT yang saat ini menunaikan ibadah haji.
Agus Nur Hadie, nantinya akan menjabat selama 3 bulan, atau hingga dilantiknya Sekda definitif.
Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro dalam sambutannya, menekankan sejumlah sasaran atau target yang harus dicapai, antara lain realisasi indeks birokrasi, indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi.
Yang menjadi perhatian di antaranya pengurangan angka kemiskinan ekstrem, pengangguran, masalah sampah, masalah air baku, inflasi, defisit APBD sebesar Rp 60 Miliar, skenario penyusunan APBD 2025, penyehatan BUMD dan lainnya.
“Ini persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan,” lanjut Hanung, seperti dirilis banyumaskab.go.id.
Usai dilantik Agus Nur Hadie menerangkan, pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar-OPD, swasta, perbankan, perguruan tinggi, media massa termasuk elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
“Tentunya kami akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak PJ terdahulu, dan format-formatnya kami tinggal melanjutkan saja. Tapi kita memerlukan sinergitas. Masalah Banyumas bukan hanya menjadi masalah Pemda saja,” ungkapnya.
Agus mencontohkan permasalahan sampah, menurutnya hal tersebut tidak boleh dipandang dari Pemerintah saja.
“Masalah sampah tidak cukup hanya dilihat dari pemerintah saja, tapi bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri. Jadi masalah sampah tentunya ini bukan masalah pemerintahan daerah yang lambat tapi bagaimana perilaku masyarakat. Nanti kita akan cari formulanya agar masyarakat tersosialisasi dengan baik, dan pemerintah daerah juga bisa melakukan tugas dengan baik,” lanjutnya.
Demikian halnya dengan masalah yang lain, seperti pembangunan, kemiskinan, kematian anak dan ibu hamil serta lainnya.
“Defisit APBD Rp. 60 M, salah satu upayanya adalah efisiensi dan peningkatan PAD. Jadi efisiensi untuk anggaran-angggaran operasional mungkin akan kita kurangi, perjalanan dinas, honor akan kita kurangi. Dilakukannya efisiensi anggaran harus dibarengi dengan peningkatan PAD,” jelasnya.
Penggenjotan PAD nanti akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menggali potensi pendapatan yang belum tergali, Dilantik jadi PJ Sekda Banyumas, Agus Nur Hadir Segera Bentuk Tim Penyehatan BUMD
“Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilakukan Pemkab adalah mengangkat PHL menjadi PPPK itu juga menjadi tanggung jawab kita,” lanjutnya.
Terkait penyehatan BUMD menurut Agus, hal tersebut memang harus segera dilakukan. Apalagi terdapat beberapa BUMD yang diindikasikan tidak produktif dan kurang sehat.
“Yang pertama saya akan membentuk tim untuk mempelajari permasalahan BUMD ini. Karena memang kalau kita lihat kurang produktif ya atau kurang sehat. Nanti bagaimana untuk menyehatkan itu, kita akan bahas dengan tim nanti. Ada ahli ekonomi ahli hukum ahli sosial dan sebagainya, kita akan melibatkan perguruan tinggi juga untuk mempelajari bagaimana BUMD yang ada itu agar efektif. Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan PAD,” kata dia. (HS-08)
