HALO BLORA – Pemkab Blora bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang, melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara terpadu, Kamis (30/12).
Penandatanganan MoU, antara kedua pihak, dilakukan Bupati H Arief Rohman SIP MSi, dengan Kepala BPOM Semarang, Dra Sandra MP Linthin Apt M Kes, di Ruang Rapat Bupati lantai 2 Kompleks Setda Blora. Hadir pula pada saat itu, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST MM, dan pimpinan OPD terkait.
“Bismillahirohmanirrohim, Sesarengan mBangun Blora bersama BPOM. Ke depan kita ingin kualitas obat dan makanan di Kabupaten Blora benar-benar sehat serta aman untuk masyarakat, utamanya tumbuh kembang anak-anak kita,” kata Bupati, seperti disampaikan Blorakab.go.id.
Bupati juga menyampaikan bahwa di Blora ini merupakan “gudang” kuliner dan pusat potensi pangan yang dapat diolah menjadi beragam produk.
“Sehingga dengan ini kami berharap juga ada pendampingan dari BPOM kepada masyarakat, para pedagang, atau badan usaha, hingga UMKM yang memproduksi makanan dan memperdagangkan obat tradisional,” sambung Bupati.
Untuk menindaklanjuti harapan Bupati tersebut, usai penandatanganan MoU langsung dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPOM dengan empat dinas untuk penajaman bidang kerja sama.
Perjanjian kerja sama dilakukan dengan Dindagkop UKM tentang Pengawasan Sarana Peredaran Pangan Olahan. Kemudian dengan Dinas Pendidikan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Jajan Anak Usia Sekolah, dengan Dinas Kesehatan tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta perjanjian kerja sama dengan Dinas PMD tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Gerakan Keamanan Pangan Desa.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala BPOM Jawa Tengah dengan masing-masing Kepala DInas/OPD, disaksikan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati.
Kepala BPOM Jawa Tengah, Sandra MP Linthin, menyambut baik adanya MoU dan perjanjian kerja sama di Kabupaten Blora.
Menurutnya upaya pengawasan obat dan makanan, tidak akan bisa maksimal, jika hanya dilakukan oleh BPOM. Sehingga harus melibatkan stakeholder terkait, yakni Pemerintah Daerah.
“Blora ini menjadi salah satu dari tujuh kabupaten di Jawa Tengah, yang telah mendapatkan intervensi dari BPOM, dalam pengawasan obat dan makanan. Alhamdulillah dengan adanya MoU ini, kerja sama bisa semakin meluas melalui empat perjanjian kerja sama yang disepakati. Kami siap mendukung dan mewujudkan harapan Bapak Bupati, agar masyarakat Blora terjaga kesehatannya,” ungkap Sandra.
Dikatakannya, di Jawa Tengah sudah ada 50 sekolah yang kita intervensi untuk dilakukan penilaian keamanan jajanan sekolahnya, 6 diantaranya ada di Kabupaten Blora.
“Dan hasilnya enam sekolah di Blora ini berhasil memperoleh sertifikat kemanan pangan dan jajanan. Semoga ke depan bisa kita tingkatkan ke lebih banyak sekolah lainnya,” terang Sandra.
Sedangkan untuk gerakan keamanan pangan desa, menurutnya di Blora sudah ada dua desa yang diintervensi yakni Desa Geneng dan Desa Tempuran.
Dengan membentuk kader-kader keamanan pangan yang diambilkan dari PKK dan Karang Taruna, bertugas memberikan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat.
“Kita berharap ke depan bisa terus ditambah ke desa-desa lainnya. Berikut pengawasan peredaran makanan di pasar, supermarket dan lainnya. Khusus obat-obatan, saat ini banyak beredar obat tradisional yang dikatakan ampuh mengobati Covid-19. Karena itu akan kita awasi kualiatasnya. Selain itu juga banyaknya obat kuat bagi kaum lelaki, ini juga perlu diawasi ketat,” ujarnya.
Pihaknya mengaku siap memberikan bantuan anggaran DAK non fisik untuk mendukung operasional sosialisasi dan edukasi pengawasan makanan serta obat-obatan di Kabupaten Blora. (HS-08).
