HALO SEMARANG – Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk membangun Papua.
Pemerintah juga menegaskan tidak pernah melakukan pembatasan atas upaya peliputan pers dari luar negeri.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam dialog dengan media SBS dan Voice Indonesia, di Melbourne, Australia, belum lama ini.
Pada pertemuan tersebut, Heri didampingi oleh Pascal Norotow yang merupakan Tokoh Muda dari Jayapura.
“Pemerintah RI komit dalam meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk membangun Papua,” kata Heri, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang disampaikan melalui polkam.go.id, Jumat (20/4/2024).
Heri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar di dunia.
Agenda Nasional dalam demokrasi dalam hal ini pelaksanaan Pemilu 2024 telah dilaksanakan dengan sukses dan aman.
“Selanjutnya pada 27 November mendatang akan dilaksanakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia,” kata Heri.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda Eko Dono Indarto, menyampaikan mengenai disinformasi atau hoax mengenai kebebasa Pers.
Ia menegaskan, Pemerintah tidak melakukan pembatasan atas upaya peliputan Pers dari luar negeri ke Indonesia.
“Terkait dengan isu pembatasan Pers masuk ke Papua merupakan disinformasi atau hoax,” kata Eko Dono menegaskan bahwa Pemerintah memberi kebebasan kepada Pers untuk berkunjung ke Papua, namun tetap mengikuti perundangan-undangan yang berlaku.
“Dari SBS dan Voice Indonesia, yang merupakan radio komunitas di Melbourne, mengucapkan terimakasih atas pertemuan ini. Sehingga dapat menjalin akses dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait Indonesia, khususnya Papua,” ujar Eko Dono.
Dalam kesempatan ini pihak SBS dan Voice Indonesia menginformasikan pada bulan Oktober 2024 nanti akan ada kegiatan Budaya di Melbourne yang nantinya juga akan turut serta penari dari Papua, diharapkan pihak Kemenko Polhukam dapat mendorong adanya pendampingan Tokoh yang paham akan Papua untuk memberikan informasi kepada tokoh-tokoh masyarakat di Melbourne terkait perkembangan Papua. (HS-08)
