HALO SEMARANG – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyambut baik adanya kesepakatan pembebasan sandera selama serangan teror oleh Hamas terhadap Israel.
Sekjen PBB, António Guterres, menyatakan bahwa PBB siap untuk “memaksimalkan” dampak positif kemanusiaan dari perjanjian yang dicapai pada Rabu (22/11/2023) tersebut.
“Ini adalah langkah penting ke arah yang benar, tetapi masih banyak yang harus dilakukan,” kata Guterres, melalui pernyataan juru bicaranya, Farhan Haq, seperti dirilis news.un.org.
Pejabat tinggi PBB yang memimpin upaya untuk menjamin perdamaian abadi di Timur Tengah, Tor Wennesland, menyampaikan komentar serupa dan juga menyambut baik “jeda kemanusiaan”, yang diumumkan selama 96 jam di Gaza yang dilanda perang.
“Jeda ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi pembebasan sandera dan meringankan kebutuhan mendesak warga Palestina di Gaza,” kata dia.
Perkembangan ini terjadi ketika lembaga kemanusiaan PBB menegaskan kembali bahwa mereka tetap siap memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan bantuan penyelamatan nyawa ke daerah kantong tersebut.
Sementara itu terkait gencatan senjata selama empat hari, Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) mengeluarkan seruan baru, untuk akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan di Jalur Gaza.
“Pertempuran harus dihentikan sehingga kita dapat dengan cepat meningkatkan respons kita ,” kata Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, Dr Ahmed Al-Mandhari.
Sementara itu, WHO mengatakan bahwa evakuasi baru sedang dilakukan di rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza, dan lebih banyak lagi yang akan menyusul di Gaza utara.
Menurut laporan media, gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan dimulai dalam waktu 24 jam setelah pengumumannya.
Dalam pernyataannya, Wennesland menyambut baik upaya Pemerintah Mesir, Qatar dan Amerika Serikat, dalam “memfasilitasi” perjanjian tersebut.
Perwakilan WHO di Wilayah Pendudukan Palestina, Dr. Richard Peeperkorn, mengatakan bahwa berita apa pun tentang jeda kemanusiaan dan pembebasan sandera adalah hal yang disambut baik, tetapi pertempuran harus diakhiri secara nyata.
Pada konferensi pers WHO yang sama di Kairo, Dr. Al-Mandhari menyerukan “gencatan senjata permanen” dan mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus “menempatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya sebagai prioritas utama” .
Pejabat badan kesehatan PBB itu juga mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati staf WHO Dima Alhaj, yang terbunuh di Gaza, Selasa, bersama dengan banyak kerabatnya.
“Saat kami berduka, kami diingatkan akan sifat konflik yang tidak masuk akal ini dan fakta bahwa di Gaza saat ini tidak ada tempat yang aman bagi warga sipil, termasuk rekan-rekan kami di PBB,” katanya.
Untuk diketahui, sejak dimulainya pembalasan Israel atas pembantaian Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menyebabkan 1.200 orang tewas di Israel selatan dan sekitar 240 sandera diculik, 108 anggota staf PBB telah terbunuh di Jalur Gaza.
Dr Peeperkorn juga mengungkapkan pada hari Rabu, bahwa sebuah misi sedang dilakukan melalui koordinasi erat dengan mitra kemanusiaan Bulan Sabit Merah Palestina (berafiliasi dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional) dan Médecins Sans Frontières, untuk mengevakuasi pasien dan petugas kesehatan yang tersisa di Al-Shifa.
Misi ini mengikuti evakuasi awal antarlembaga terhadap 31 bayi prematur pada hari Minggu.
Dari 220 pasien dan 200 petugas kesehatan yang masih berada di rumah sakit, prioritas yang dievakuasi adalah 21 pasien cuci darah, 29 pasien cedera tulang belakang, dan mereka yang berada dalam perawatan intensif,” kata Dr Peeperkorn.
—————————0
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam Virtual G20 Leaders’ Summit, Rabu (22/11/2023) malam, menyerukan two-state solutions Israel-Palestina. Solusi ini didukung oleh 6 pemimpin negara G20 lainnya.
“Kita ini para pemimpin dunia dan memiliki kekuatan besar, oleh karena itu, tanggung jawab kita juga besar. Jika G20 dapat mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu. Maka, kita bisa melakukannya di Gaza sekarang. Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional,” kata dia.
Menurut dia, ketika konflik Ukraina-Rusia belum berakhir dan kemudian muncul konflik baru di Gaza, akan menambah beban krisis dunia serta semakin jauh pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi.
Menko Airlangga kemudian menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global sehingga G20 harus terus mendorong agar dialog dapat diupayakan.
Dunia mengakui bahwa kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20 untuk menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan dalam G20.
Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan. Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai SDGs. Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.
Terkait situasi ini Menko Airlangga menegaskan semua pihak harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. (HS-08)
