HALO SEMARANG – Komisi VIII DPR RI menilai perlu ada sosialisasi mengenai nilai manfaat dana, yang telah disetorkan calon jemaah haji. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) totalnya mencapai Rp 81.747.844,04 per jemaah.
Tetapi karena ada nilai manfaat keuangan haji yang disepakati Pemerintah dan DPR sebesar Rp 41.053.216,24 per jemaah, sehingga biaya yang dibayar langsung, rata-rata per jemaah sebesar Rp 39.886.009.
“Kami ingin agar Kemenag mengedukasi masyarakat luas, bahwa ada nilai manfaat yang cukup besar bagi jemaah, sehingga rata-rata tiap jemaah hanya membayar Rp 39.886.009,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, saat mengunjungi Asrama Haji Transit Yogyakarta, di Jalan Lingkar Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Minggu (17/4/2022).
Menurutnya, sosialisasi tersebut penting agar jemaah mengetahui, bahwa dana haji yang telah disetorkan, dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Bahkan bagi calon jemaah haji yang melunasi pembayaran pada 2020, tidak perlu membayar selisih Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp 4,6 juta.
“Seperti yang disampaikan Menag Yaqut, penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account,” kata Diah, seperti dirilis Kemenag.go.id.
Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Saiful Mujab yang turut hadir, dalam kesempatan ini menyebut Kemenag saat ini tengah menyusun roadmap pengembangan Asrama Haji.
“Sebab Asrama Haji di Indonesia efektif digunakan hanya tiga bulan, sisanya sembilan bulan mau dipakai untuk apa ? Ini yang sedang kami susun,” kata Hilman.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenag DIY Masmin Afif, menjelaskan rencana pembangunan Asrama Haji DIY di Kulon Progo. “Sebab Asrama Haji Transit ini terdampak pembangunan jalan tol, dari empat gedung ada dua gedung yang terdampak pembangunan,” ujarnya.
Dari 10 hektare tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Asrama Haji baru, imbuhnya, 7 hektare di antaranya akan dipinjami oleh Kraton Yogyakarta.
“Serat kekancingan lahan seluas 7 hektare, saat ini sedang diproses Kraton. Adapun sisanya, 3 hektare tentu kami memerlukan dukungan dari banyak pihak,” sambungnya.
Hadir dalam kesempatan ini sejumlah anggota DPR RI Komisi VIII yakni I Komang Koheri, My Esti Wijayanti, Subarna dan Sri Wulan. Hadir pula Ketua DPRD Bantul Hanung Rahardjo, Kabag Tata Usaha Kemenag DIY Muntolib, Kabid PHU Nadhif dan jajaran. Kunjungan dari Komisi VIII DPR RI ini merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022. (HS-08)
