HALO KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat, terkait pelaksanaan Program makan bergizi gratis (MBG).
Program ini telah mulai dilaksanakan di sejumlah daerah, pada 6 Januari 2025, namun hingga kemarin Kebumen belum kebagian untuk melaksanakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen Edi Rianto menjelaskan, pada rapat akhir Desember 2024 bersama Menteri Koordinator (Menko) Pangan menyampaikan pelaksanaan MBG secara keseluruhan (nasional) pada 1 April 2025.
“Nah yang tanggal 6 Januari kemarin itu istilahnya dipilih dulu, uji coba gitu,” kata Sekda Edi, setelah rapat pembahasan MBG yang dipimpin Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan diikuti pimpinan OPD, di ruang Arumbinang, kompleks Pendopo Kabumian, Jumat (24/1/2025).
Dalam uji coba tersebut, juga tidak semua sekolah yang melaksanakan.
“Seperti di Cilacap, itu ada satu titik, dan menjadwalkan di Kebumen nanti ada dua titik. Tapi kita belum tahu pelaksanaannya kapan,” kata dia, seperti dirilis kebumenkab.go.id.
Untuk itu, kata Edi, Pemda perlu mempersiapkan semua ini dengan baik, seperti pembuatan posko, dapur sehat, kemudian menghitung kebutuhan yang ada.
Baik dari produk atau bahan bakunya, dan juga pihak yang mengerjakan, karena nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat lokal.
“Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencoba melihat sekemanya. Itu kalau dihitung paling tidak satu dapur membutuhkan 40 orang tenaga kerja, dengan perhitungan satu dapur mampu menyiapkan 3000 porsi makanan,” tuturnya.
Hitungan sementara, kata Edi, di Kebumen terdapat 130 dapur sehat. Dengan jumlah itu, maka bisa dibayangkan jumlah kebutuhan yang disiapkan cukup besar.
Pihaknya berharap BGN bisa merespons dengan cepat rencana pelaksanaan MBG di Kebumen, sehingga bisa dinikmati seluruh anak sekolah.
“Semua daerah sebenarnya hanya membantu menjaga konsepnya seperti itu. Soal siapa pelaksananya di lapangan, kemudian verifikasi dapur umum layak atau tidak layak, begitu juga pendanaan, semua dari BGN,” terang Edi.
Sekda Edi menyampaikan, sampai saat ini belum ada petunjuk atau perintah agar program MBG didanai menggunakan anggaran APBD.
Ia menyebut Pemda sifatnya hanya memberikan anggaran pendampingan. Untuk Kebumen sendiri sudah disiapkan sebesar Rp 15 Miliar.
“Kita sebenarnya bersama Pemerintah Pusat baru membahas masalah stok. Misalnya stok berasnya itu cukup atau tidak, kemudian telur, ayam, ikan, susu, buah, kebutuhan itu di semua daerah itu cukup atau tidak. Maksudnya kalau itu semua diambil dari Kebumen mampu atau tidak, jadi masih dihitung,” kata dia.
Karena itu, Edi meminta masyarakat bersabar. Alasan untuk melaksanakan program nasional sebesar MBG ini memang tidak mudah, perlu persiapan yang matang, dan pemerintah terus berupaya agar program ini bisa segera terealisasi di Kebumen dan juga daerah-daerah lain. (HS-08)
