HALO SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengaku prihatin mendengar kabar adanya pengeroyokan dilakukan oleh beberapa siswi SMP yang diduga terjadi di Alun-Alun Johar Semarang. Dia menyerahkan kasus ini kepada kepolisian dan meminta pelaku dibina dan diberi sanksi tegas sebagai efek jera.
Menurutnya, pendidikan karakter sebenarnya sudah diberikan di seluruh sekolah yang ada di Kota Semarang.
Dia pun menyayangkan terjadinya kasus pengeroyokan antar sesama teman sekolah.
“Kalau ada yang seperti itu, ini harus kita bina lebih baik lagi. Oknum harus diberi sanksi yang tegas. Pak Kadisdik dan Kapolrestabes saya dukung. Kadisdik, sudahlah Pak dikeluarin saja dari sekolahnya. Suruh pindah ke sekolah lain yang membuat mereka jera,” pinta Hendi, sapaan akrabnya, Rabu (25/5/2022).
Dia juga mendukung Kapolrestabes dan jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini agar memberikan efek jera, tidak hanya pelaku namun juga menjadi pembelajaran bagi generasi muda lainnya.
“Saya dukung Kapolrestabes dan jajaran kepolisian. Kalau masuk unsur pidana monggo. Bagaimana lagi, kami sudah sering memberi tahu tapi ada kejadian seperti itu,” sambungnya.
Menurutnya, perundungan dan pengeroyokan menjadi perilaku yang sangat keliru dalam proses pembelajaran. Apalagi, seluruh sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta di Semarang sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak.
Seharusnya, sekolah menjadi rumah kedua yang nyaman bagi siswa.
“Kita satu keluarga besar, harus saling mendukung. Kalau ada perbedaan, diselesaikan secara baik-baik sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan dikeroyok, dibully. Itu membuat pikiran dan beban buat masa depan generasi muda kita,” paparnya.
Klarifikasi
Sementara Budiyanto selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) menyesalkan terjadinya perundungan siswi SMPN yang videonya viral pada Rabu (25/5/2022).
Menurutnya, ini persoalan serius, karena itu DPKS mendesak kepada para pemangku dan pelaksana kebijakan di bidang pendidikan bersama masyarakat di kota Semarang segera bersikap dan bertindak atau mengambil langkah cepat mengatasi masalah ini.
Budiyanto, yang juga Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Jawa Tengah itu mengatakan, kasus perundungan peserta didik yang terjadi di alun-alun Kota Semarang itu seharusnya bisa dicegah.
“Apalagi pelaku dan korbannya adalah sama-sama peserta didik pada sekolah yang sama di Kota Semarang. Kami berharap kasus ini jangan sampai terulang. Ini pertama dan terakhir,” kata Budiyanto.
Sesaat setelah berita perundungan itu viral, Budiyanto dan jajaran langsung menggelar rapat pleno di kantor sekretariat DPKS, Gedung Moch Ikhsan komplek Balai Kota Semarang.
Dalam rapat darurat itu DPKS menugaskan tim untuk melakukan monitoring dan bertemu dengan kepala sekolah dan guru-guru tempat pelaku dan korban perundungan.
DPKS, ujarnya, terpanggil untuk turun ke sekolah guna melakukan klarifikasi atas terjadinya kasus itu, selanjutnya hasil klarifikasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi dewan pendidikan, agar kasus ini tidak terjadi lagi
“Tindak perundungan ini telah menodai satuan pendidikan di Semarang yang beberapa waktu pernah mendeklrasikan sekolah ramah anak. Kewajiban kita semua mulai dari satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat berupaya agar kasus ini tidak terulang,” tutupnya.(HS)
