HALO SEMARANG – Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.
Pemangkasan anggaran ditargetkan dapat membuat kas negara hemat Rp306,6 triliun.
Melihat efisiensi di berbagai kementerian/lembaga tersebut, Anggota Komisi III Hasbiallah Ilyas, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi III mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelayanan masyarakat.
Ia pun menitikberatkan efisiensi anggaran harus berfokus pada tiga hal.
Pertama adalah tidak dikenakan pada program yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Yang kedua, anggaran yang diperuntukkan untuk pembinaan pengawasan kualitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparat serta pengawasan yang melekat bagi semua tingkatan yang ada. Ini jangan sampai di efisiensi,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id, Rabu (12/2/2025).
Sedangkan fokus ketiga, efisiensi anggaran sebaiknya tidak dilakukan pada program atau kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas.
Utamanya dalam program dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku.
Tiga fokus tersebut menjadi perhatian Hasbiallah karena sangat penting dalam aspek penegakan hukum.
Ia pun tak ingin efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas penegakan hukum di Indonesia.
“Selebihnya kita mengikuti bapak yang lebih paham yang terpenting hukum kita itu jangan sampai penegakan hukum ini jangan sampai berkurang dengan adanya efisiensi,” harap Politisi Fraksi PKB tersebut.
Sementara itu, dalam rangka efisiensi, kementerian/lembaga melakukan berbagai penyesuain anggaran.
Komisi Yudisial misalnya, melakukan efisiensi belanja perkantoran sebesar 40 persen.
Rincian efisiensi antara lain listrik, air, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, serta belanja jamuan dan honor.
Selain itu KY juga melakukan peninjauan kontraktual atas belanja layanan kantor.
Sementara itu, dampak efisiensi pada Mahkamah Agung menyebabkan bantuan transportasi hakim hanya cukup hingga enam bulan.
Pelayanan terpadu sidang keliling juga hanya cukup enam bulan, dengan pengadilan militer yang hanya satu kali setahun.
Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi, pembayaran gaji dan tunjangan hanya mampu dibayarkan sampai dengan Bulan Mei 2025.
Jangan Menghambat
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, berharap kebijakan efisiensi anggaran oleh Prabowo Subianto tidak menghambat pertumbuhan sektor strategis.
Sebab itu kebijakan efisiensi ini, seharusnya diiringi dengan solusi konkret agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Walaupun begitu, ia menyampaikan efisiensi bukan hanya sekadar penghematan, melainkan juga bisa menjadi pengukuran sejauh mana pemerintah bisa mempertahankan keberlanjutan program-program utama.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” ujar Nurdin, saat membuka agenda Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Sebagaimana yang harus diketahui, sejumlah pihak menilai kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup berbagai sektor menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas.
Menurut Nurdin, kebijakan ini dapat menurunkan daya saing sektor tersebut yang kini tengah menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VI DPR RI, efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencapai Rp155.826.534.000 dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp473.310.018.000 sehingga tersisa sebesar Rp317.483.484.000.
Lalu, BP Batam memperoleh anggaran sebesar Rp1.247.928.199.000 usai efisiensi dari semula sebesar Rp1.992.728.199.000 pada tahun 2025.
Terakhir, BPKS memperoleh anggaran sebesar Rp26.094.482.000 usai efisiensi dari semula sebesar Rp. 53.494.482.000.
“Dengan pemotongan anggaran seperti ini, apa langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan koperasi tetap bertahan. Apalagi, kawasan perdagangan bebas seharusnya menjadi daya tarik bagi investasi tapi kalau anggaran yang mendukung infrastrukturnya dipangkas, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain?” tanyanya. (HS-08)
Sepanjang agenda berlangsung, Menteri Koperasi dan UKM RI serta pimpinan BP Batam dan BPKS menegaskan akan mencari strategi agar pemotongan anggaran tidak berujung pada stagnasi program.
Di antaranya adalah adanya upaya yang dirancang meliputi optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi guna memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
Dengan dinamika kebijakan ini, ujarnya, tantangan bagi pemerintah ke depan adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
Menutup pernyataannya, mewakili Komisi VI DPR RI, Nurdin tetap mengingatkan transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut.
“Jika efisiensi ini benar-benar perlu dilakukan, maka harus ada strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini hanya jadi alasan pemotongan tanpa solusi konkret,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (HS-08)
