HALO SEMARANG – Memasuki akhir tahun 2022, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi kinerja jajaranya mulai dari tingkat pusat, hingga tingkat daerah.
Hal ini disampaikan ST Burhanuddin, saat evaluasi kinerja bidang, Rabu (28/12/2022).
“Saya mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan baik pusat maupun daerah dan berharap pencapaian ini dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” kata Jaksa Agung, seperti dirilis jepara.go.id.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Kejaksaan pada 2022, mencapai angka 96.36 persen dan realisasi PNBP telah melebihi target yakni 417,71 persen atau senilai Rp2,7 triliun dari target penerimaan sebesar Rp 662 miliar.
“Perlu saya ingatkan, penyusunan laporan keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak ingin adanya banyak temuan dalam penggunaan anggaran. Kita harus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah kita raih selama 5 (lima) kali berturut-turut,” kata Jaksa Agung.
Seiring dengan meningkatnya trend kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan, ST Burhanuddin meminta agar hal itu terus ditingkatkan.
Jaksa Agung menekankan kepada seluruh Insan Adhyaksa, untuk tetap hati-hati dan waspada dalam melaksanakan tugas kedinasan.
“Tingkatkan dan kembangkan kualitas diri agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan terus meningkat,” kata Burhanuddin ST.
Di bidang Intelijen, Jaksa Agung menyampaikan sejak Kejaksaan meluncurkan hotline pengaduan mafia tanah, sampai 5 Desember 2022, Kejaksaan telah menerima 641 laporan pengaduan dari masyarakat, dan jumlah ini bukan jumlah yang sedikit.
Untuk itu, Jaksa Agung menginstrusikan kepada anggota Satgas Mafia Tanah untuk bekerja secara maksimal dengan menyusun target yang jelas.
Dengan derasnya arus informasi melalui perkembangan teknologi, Jaksa Agung menyampaikan Bidang Intelijen dituntut lebih aktif dalam pengawasan multimedia dengan menyaring berita-berita bohong (hoaks).
Selain itu, Jaksa Agung juga mengevaluasi bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pidana militer, bidang pengawasan, dan bidang pendidikan dan pelatihan.
Jaksa Agung tidak henti-hentinya meminta, khususnya pada jajaran bidang pengawasan, agar inspeksi dan pemantauan tidak dilakukan secara formalitas dan rutinitas semata.
Bidang pengawasan juga jangan sekadar mencari-cari kesalahan yang tidak substansial, mengingat jajaran bidang pengawasan memikul tanggung jawab besar dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas dari seluruh Insan Adhyaksa. (HS-08)