HALO SEMARANG – Kementerian Agama (Kemenag RI) meminta masyarakat mewaspadai hoaks lowongan kerja petugas haji, sekjaligus pencurian data, melalui berbagai platform digital, yang merebak dalam dua tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin, Minggu (19/1/2025) di Jakarta, terkait modus pencurian data dan hoaks tersebut.
Dia meminta masyarakat untuk waspada, sekaligus tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web resmi Kemenag atau media sosial Kementerian Agama.
Dalam informasi yang disampaikan Kementerian Agama, melalui website resminya, yakni kemenag.go.id, dijelaskan terdapat beragam hoaks lowongan atau seleksi petugas haji, Salah satunya pada Facebook *_Info Terkini 2025_*.
Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan :
“Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.”
“Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag,” tegas Akhmad Fauzin di Jakarta,
Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November – Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.
“Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya,” sebut Fauzin, panggilan akrabnya.
“Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025,” sambungnya.
Pencurian Data
Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.
“Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” tandasnya.
Sementara itu berdasarkan penelusuran, memang ada sejumlah website yang diduga menjadi media pencurian data, dengan modus pendaftaran.
Pada website yang mencantumkan sejumlah lembaga tersebut, pengunjung diminta memasukkan data pribadi.
Namun demikian, website yang seolah-olah milik negara tersebut, ternyata tidak menggunakan subdomain pemerintan Indonesia, yakni go.id, sebagaimana umumnya laman resmi milik Pemerintah. (HS-08)