in

Hingga Juli 2026, Lebih dari 3 Juta Liter Air Bersih Disalurkan ke Wilayah Kekeringan di Jateng

Penyaluran bantuan air bersih di Jawa Tengah, belum lama. (Foto : Humas Jateng)

 

HALO BATANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bencana kekeringan pada musim kemarau 2026 di wilayahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng, bupati, wali kota telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.

“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping (pemetaan). Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” kata Luthfi, seusai menghadiri Tasyakuran HUT ke-27 PP Polri Cabang Batang, belum lama.

Berdasarkan data Badan Penanganggulangan Bancana Daerah (BPBD) Jateng, sebanyak belasan kabupaten/ kota telah di Jateng menetapkan status siaga, yakni Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga dan Kota Tegal.

Menurut Luthfi, data hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait. Penanganan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.

“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” kata dia.

Sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 3.258.000 liter melalui 660 tangki kepada 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.

Penanganan air bersih tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jateng, tetapi juga berkolaborasi dengan pemkab setempat, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan BUMD Tirta Satria, melalui program CSR. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan Jawa Tengah dalam menghadapi bencana.

Bahkan, Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 9 Juni 2026.

Surat edaran ini menjadi pedoman untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.

Luthfi menambahkan, pembahasan teknis penanganan kekeringan masih terus dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan pemetaan yang sudah tersedia, Luthfi meminta setiap daerah segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama musim kemarau.

Selain penanganan darurat melalui dropping air bersih, Pemprov Jateng juga memperkuat langkah jangka menengah dan jangka panjang, seperti pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, peningkatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, serta edukasi kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. (HS-08)

 

 

Wakil Ketua DPRD Jateng: Penguatan UMKM Kunci Menjaga Ketahanan Ekonomi Daerah

Investasi Jateng Terus Tumbuh, Heri Pudyatmoko Minta Serapan Tenaga Kerja Lokal Diutamakan