ADA fenomena menarik di beberapa daerah di Jawa Tengah, pasangan kepala daerah dan wakilnya sering kali tampil seperti pasangan pengantin baru di masa kampanye Pilkada 2025.
Mereka berpegangan tangan di panggung, saling senyum lebar ke kamera, berjanji bakal bekerja sama membangun daerah. Foto-foto mereka berdua tersebar di baliho, spanduk, dan feed medsos: mesra, kompak, seolah tak ada celah sedikit pun untuk pertengkaran.
Begitu dilantik, ceritanya berubah drastis. Hubungan yang tadinya hangat seperti teh poci Simpanglima, langsung dingin seperti es batu di kulkas penjual es teh jumbo pinggir jalan.
Fenomena ini bukan barang langka. Di banyak kabupaten dan kota, bupati atau wali kota cenderung menguasai hampir seluruh kue kekuasaan: anggaran proyek, penunjukan jabatan, hingga hak bicara di rapat penting.
Wakilnya? Kebanyakan dapat jatah kursi di pojok ruang, dengan tugas seremonial menghadiri acara peresmian pembangunan WC umum atau membacakan sambutan panjang yang tak ada yang dengar sampai habis.
Saling curiga jadi menu harian. Pimpinan daerah mengawasi setiap langkah wakilnya, takut ada gerakan diam-diam membangun basis sendiri. Wakil pun balas mengintai, mencari celah untuk membuktikan dirinya lebih pantas duduk di kursi utama.
Desas-desus semacam itu kerap berhembus kencang di banyak daerah. Pasangan terpilih tampil kompak di depan umum, tapi di balik layar, pembagian tugas terasa timpang. Wali kota atau bupati pegang kendali penuh urusan besar, wakilnya lebih sering disuruh potong pita atau hadir di acara sosial.
Saat ditanya wartawan, jawabannya standar: “Kami baik-baik saja, kok. Masih harmonis.”
Senyum dipasang, tangan salaman, tapi mata saling lirik seperti dua kucing di gang sempit. Ironisnya, di depan kamera mereka tetap berusaha tampil mesra, seolah publik mudah ditipu dengan pose foto berdua sambil pegang plakat “Maju Bersama”.
Meski di Jawa Tengah belum ada gugatan perdata sebesar Rp 25,5 miliar seperti di Jember, di mana wakil bupati menggugat bupatinya sendiri, masyarakat tetap bisa melihat pola yang sama.
Pasangan ini seperti duo komedi yang latihan sketsa bareng: di depan penonton akting mesra, di belakang panggung saling rebut mic.
Wali kota atau Bupati pegang mic utama, wakil cuma dapat mic cadangan yang suaranya pelan. Kalau wakil berani bicara keras, langsung ditegur: “Itu bukan bagianmu.”
Pembagian kue kekuasaan pun tak adil. Proyek besar masuk kantong kepala daerah dan kroni-kroninya, wakil dapat jatah acara donor darah atau lomba MTQ tingkat kecamatan.
Hasilnya, wakil merasa tersingkir, kepala daerah merasa dikhianati kalau wakil mulai bergerak sendiri. Lingkaran setan yang menggelikan.
Fenomena ini unik karena berulang di hampir setiap periode pasca-pilkada. Partai politik sibuk cari suara saat kampanye, tapi setelah menang, urusan harmoni pasangan dibiarkan menguap.
Tak ada mekanisme kuat yang memaksa mereka duduk semeja bicara serius soal pembagian peran. Akhirnya, yang muncul adalah drama politik murahan: saling pantau, saling batasi, tapi di depan publik tetap pura-pura akur.
Wartawan tanya, “Ada masalah?” Jawab: “Enggak ada, kami solid.” Padahal di grup WhatsApp internal, pesan berantai penuh curhatan.
Padahal, kalau dipikir, jabatan wakil seharusnya jadi partner, bukan aksesori. Tapi realitasnya sering jadi seperti pernikahan politik yang hanya bertahan sampai pelantikan.
Setelah itu, bubar karena beda visi, atau lebih tepatnya, beda nafsu kekuasaan. Rakyat yang bayar pajak cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nonton drama ini berulang. Dan siap mendengarkan janji “kami beda, kami kompak selamanya” di Pilkada selanjutnya.
Tapi ya begitulah politik daerah kita: penuh senyum palsu dan janji manis yang cepat basi. Bagaimana dengan daerahmu?(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
