HALO BATANG – Meroketnya harga solar non-subsidi hingga Rp 30 ribu /liter, beberapa perwakilan nelayan di Kabupaten Batang mendatangi Kantor DPRD setempat Senin (4/5/2026) untuk menyampaikan tuntutan.
Mereka berharap mendapatkan harga khusus, mengingat saat ini harga solar melonjak, sehingga menyebabkan banyak nelayan tak berangkat melaut mencari ikan.
Koordinator nelayan Batang, Diharnoko berharap harga solar segera dikembalikan seperti sedia kala, yakni harga subsidi antara Rp 9-10 ribu per liter.
“Kenaikan harga sudah jadi Rp 30 ribu per liternya sejak bulan April, sehingga menyulitkan nelayan untuk berangkat melaut,” ungkapnya kepada awak media.
Lebih lanjut, Diharnoko menegaskan, kenaikan harga tersebut berdampak langsung kepada para kapal dengan ukuran 30 GT ke atas.
“Inginnya kami, harganya dikhususkan buat para nelayan, biar tidak banyak yang nganggur,” jelasnya.
Walaupun harga meroket, lanjut Diharnoko, namun ketersediaan solar untuk nelayan saat ini masih mencukupi. “Cuma harganya yang nggak cocok di nelayan,” imbuhnya.
Tidak hanya permasalahan kenaikan bahan bakar, para nelayan pun juga menyuarakan agar ekskavator yang dioperasikan di Pelabuhan Batang segera dilakukan penggantian.
Menurut mereka, penggantian tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan proses pembersihan sampah di pesisir Pelabuhan Batang.
Dukungan pun ditunjukkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Batang, Junaenah. Dirinya mendukung para nelayan mendapatkan harga khusus, terlebih mayoritas warga Pantura Batang bermata pencaharian sebagai nelayan.
Baginya, harga saat ini tentu sangat memberatkan para nelayan untuk berangkat melaut. Oleh karena itu, ia berharap sedapat mungkin pemerintah menurunkan harga.
“Karena apapun itu, kita harus pro dengan rakyat kecil, biar nelayan ada penghasilan. Terlebih sawah di Batang sudah banyak yang terdampak rob, jadi penghasilan satu-satunya, cuma di sektor kelautan, makanya saya mendukung sepenuhnya,” tandas Junaenah.
Junaenah juga membenarkan, jika harga BBM khusus nelayan tidak diturunkan, maka akan berdampak pula pada kaum ibu yang membantu perekonomian keluarga.
“Mayoritas ibu-ibu di dekat rumah saya, bekerja sebagai pekerja filet ikan, jadi kalau suaminya nggak melaut, mereka juga nggak dapat penghasilan,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, anggota dewan segera akan menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka akan membantu menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Batang.
Sementara, terkait tuntutan penggantian ekskavator, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Batang, Hermanto, menyanggupinya dengan melakukan usulan menggunakan anggaran APBD.
“Sudah disetujui Pak Bupati, rencananya akan dianggarkan tahun 2027 untuk satu unit ekskavator sebesar Rp 5 miliar,” ujarnya. (HS-06)
