HALO SEMARANG – Hadi Tjahjanto akan menerapkan manajemen pertempuran, dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hal itu disampaikan Hadi Tjahjanto, dalam Podcast Kabinet dan Setkab (Podkabs) episode 5, yang tayang Minggu (03/07/2022). Podcabs tersebut adalah untuk kali pertama yang dia ikuti, sejak dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri ATR / Kepala BPN, pada pertengahan Juni lalu.
Hadi mengungkapkan, pihaknya akan fokus menyelesaikan tiga persoalan yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut, ujarnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” kata Hadi, seperti dirilis setkab.go.id.
Mantan Panglima TNI tersebut, menyampaikan bahwa dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu, sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto juga menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air. Pendekatan ini, imbuh Hadi, juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI.
“Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” ucapnya.
Lebih lanjut Hadi mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN, dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan, untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Hadi juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
“Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadi menambahkan, pihaknya juga mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan implementasi sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah. Sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
“(Jika ada sertifikat) kemudian ada mafia tanah, dia enggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan,” kata Hadi.
Menutup obrolan, Hadi pun menyampaikan komitmen dan optimisme untuk dapat memenuhi target yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
“Saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar,” kata dia. (HS-08)
