HALO SEMARANG – Upaya mendorong industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Tengah beralih ke teknologi ramah lingkungan masih menghadapi persoalan klasik: modal.
Investasi awal untuk menerapkan teknologi hijau relatif besar, sementara kemampuan agunan yang dimiliki banyak pelaku IKM masih terbatas. Kondisi itu membuat akses terhadap pembiayaan hijau menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen pun mendorong adanya terobosan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik IKM.
“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut, penggunaan teknologi ramah lingkungan memang berpotensi menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang.
Namun, manfaat tersebut tidak bisa langsung dirasakan karena pelaku usaha harus mengeluarkan investasi cukup besar sejak awal. Di sisi lain, tidak semua IKM memiliki kemampuan permodalan maupun aset yang memadai sebagai agunan pembiayaan.
“Ini yang harus kita dorong bersama-sama dan kita carikan terobosan-terobosan,” ujarnya.
Gus Yasin berharap FGD tersebut tidak berhenti pada pembahasan mengenai persoalan pembiayaan, tetapi menghasilkan skema yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan pelaku IKM.
Menurutnya, persoalan pembiayaan hijau menjadi penting karena industri merupakan salah satu penopang utama perekonomian Jawa Tengah.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen. Sementara secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 tumbuh 5,80 persen.
Sektor industri menjadi penyumbang terbesar struktur perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi 33,18 persen. Setelah itu, sektor perdagangan berkontribusi 13,78 persen dan pertanian 12,56 persen.
“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” kata Gus Yasin.
Di sisi lain, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pembiayaan hijau dibutuhkan untuk membantu memitigasi risiko krisis lingkungan sekaligus mendukung arah pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.
Menurut Taufik, industri perbankan di Jawa Tengah pada prinsipnya telah mendukung pembiayaan hijau melalui penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang berpotensi mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan.
Namun, jumlah pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan untuk sektor tersebut sejauh ini masih relatif terbatas.
Karena itu, peningkatan pembiayaan hijau membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, hingga pelaku industri.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” kata Taufik.(HS)
