HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengambil langkah cepat untuk mempercepat penanganan jalan rusak di wilayahnya. Sebanyak sekitar Rp 200 miliar anggaran tahun 2026 direalokasi guna memperbaiki ruas-ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat akibat musim hujan berkepanjangan.
Kebijakan tersebut diputuskan melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sehingga perbaikan jalan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan yang baru akan berlangsung pada September mendatang.
“Jadi untuk tahun 2026 ini, daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kita membuat Perkada untuk menggeser beberapa anggaran yang kita gunakan untuk pemeliharaan jalan,” kata Ahmad Luthfi usai memimpin Rapat Evaluasi APBD Tahun 2026 dan Persiapan APBD Perubahan 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Menurut Luthfi, realokasi anggaran dilakukan untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan provinsi yang sempat menurun akibat tingginya curah hujan hingga awal tahun 2026.
Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Hari ini saya putuskan bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan seluruh OPD, bahwa khusus infrastruktur akan kita buatkan Perkada. Sehingga jalan-jalan provinsi yang saat ini masuk kategori rusak berat dalam waktu dekat bisa segera dilakukan pemeliharaan dan peningkatan. Saya ingin pada 2026 ini kemantapan jalan provinsi kembali seperti tahun 2025, yakni mencapai 94,4 persen,” tegasnya.
Sejumlah ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan antara lain jalur Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat, ruas Jalan Keling-Kelet di Kabupaten Jepara, sejumlah ruas di wilayah Soloraya, Wonogiri, serta beberapa titik lain yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Meski demikian, Luthfi meminta masyarakat memahami bahwa proses perbaikan jalan membutuhkan tahapan administrasi dan teknis yang harus dilalui sesuai aturan.
“Memang tidak bisa kita bangun jalan itu sakdek saknyet atau seketika. Ada proses lelang, ada penggeseran anggaran, ada Perkada yang harus dibuat agar tidak melanggar aturan. Tapi yang jelas, perbaikannya akan segera kita lakukan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar dalam Perkada 2026 tersebut telah dipetakan untuk sejumlah usulan prioritas yang masuk dari berbagai daerah.
Menurutnya, seluruh tambahan anggaran akan difokuskan pada penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan tinggi agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Tambahan anggaran tersebut sudah diploting untuk usulan-usulan yang telah diajukan. Lokasinya tersebar di seluruh Jawa Tengah, termasuk Randublatung-Cepu, Keling-Kelet Jepara, wilayah Wonogiri, Soloraya, dan beberapa titik lainnya,” kata Henggar.
Ia optimistis tambahan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kondisi jalan provinsi di Jawa Tengah.
Berdasarkan proyeksi Dinas PUPR, kombinasi tambahan anggaran melalui Perkada dan APBD Perubahan berpotensi mendorong tingkat kemantapan jalan provinsi kembali berada di kisaran 93 persen, bahkan dapat meningkat hingga 95-96 persen pada akhir 2026.
Untuk mempercepat penanganan, perbaikan jalan akan dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui Bidang Bina Marga dengan metode pengaspalan dua lapis yang sekaligus mencakup peningkatan kualitas jalan. Kedua, melalui Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) dengan pengaspalan satu lapis sebagai bagian dari pemeliharaan rutin.
“Harapannya, posisi kemantapan jalan pada akhir tahun 2026 bisa kembali meningkat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan,” pungkas Henggar.(HS)
