HALO SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan, pada 2023, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh bisa keluar dari kemiskinan. Saat ini terdapat lebih kurang 600 warga, yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
Hal itu diungkapkan Bupati Sragen dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang digelar Pemkab Sragen, Selasa (22/3/22) di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen.
Upaya pengentasan kemiskinan di Jabung, merupakan percontohan untuk upaya serupa di desa lain.
“Salah satu upaya yang dilakukan sebagai pilot project, adalah bersama-sama mengentaskan satu desa. Dengan harapan pada 2022 ini, desa itu tidak lagi masuk kategori miskin,” kata dia, seperti dirilis Sragenkab.go.id.
Upaya itu, antara lain akan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pemberian modal. “Target Pemkab Sragen tahun 2023 Desa Jabung dapat keluar dari kemiskinan,” kata dia, seperti dirilis Sragenkab.go.id.
Bupati Sragen juga mengatakan dalam beberapa kali pergantian kepala daerah, capaian pembangunan selalu menunjukkan progres terbaik. Dia berharap dalam masa kepemimpinannya bersama Wabup Suroto, hasil pembangunan di wilayah ini akan lebih merata.
Menurut Bupati Yuni, walaupun berbagai indikator menunjukkan ada peningkatan capaian pembangunan, tetapi angka kemiskinan juga meningkat. Pada masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan meningkat 13,83 persen.
Untuk itu Bupati Yuni mengajak seluruh elemen, untuk bahu membahu agar angka kemiskinan tahun 2022 ini, turun sampai 12 persen, seperti pada tahun 2017.
Upaya pengentasan kemiskinan tidak oleh pemerintah, tetapi juga semua sektor. “Semua tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas masing-masing akan kita kerahkan bersama untuk mengentaskan kemiskinan,” kata dia.
Kabid Inovasi dan Teknologi Agung Koen Marjono ST mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya secara virtual mengatakan Musrenbang RKPD merupakan forum yang sangat strategis, bagi masyarakat dan stakeholders pembangunan. Untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, usulan dan saran, untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD.
Sehingga apa yang akan direncanakan, dilaksanakan dan dianggarkan mempunyai output dan outcome yang selaras dengan RPJMD dan dinamika prioritas daerah serta masyarakat.
RKPD kabupaten Sragen tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD kabupaten sragen tahun 2021 – 2026. Menurut Agung, kondisi makro perekonomian Kabupaten Sragen sudah mulai membaik.
Hal ini ditunjukkan pada capaian makro pembangunan, salah satu di antaranya pertumbuhan ekonomi periode Februari 2022 sebesar 3,75 persen, di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah
“Namun demikian persentase penduduk miskin masih tinggi yaitu 13,83% pada September 2021. Ini di atas rata-rata Provinsi Jawa tengah,” kata dia.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan dan perhatian ke depan. Pemerintah Kabupaten Sragen harus memiliki strategi kebijakan yang lebih inovatif, untuk pengentasan kemiskinan.
Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH mengatakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, ada harapan pemulihan ekonomi. Pemkab perlu mengupayakan program perbaikan dan pembangunan Infrastruktur jalan serta jembatan, baik di utara maupun selatan Bengawan Solo.
Selain itu perlu ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan penambahan modal bagi UMKM yang kini sudah mulai menggeliat. Juga penambahan fasilitas yang memadai, sebagai lanjutan antisipasi dampak pembangunan tol.
Dia juga menyoroti perlunya pembangunan gedung sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, yang sudah banyak rusak. Juga penambahan dan perbaikan penerangan jalan di lokasi rawan, menggiatkan peningkatan pelayanan masyarakat, terutama program pengurangan angka kemiskinan dan pengentasan pengangguran akibat dampak pandemi. (HS-08)