in

Forum Kemitraan Faskes Grobogan, BPJS Beberkan Masalah Kekurangan Dokter hingga Rujuk Balik

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto. (Foto : setda.grobogan.go.id)

 

HALO GROBOGAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membeberkan berbagai  isu kritis yang memengaruhi pelayanan, mulai dari kekurangan dokter hingga program rujuk balik.

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Grobogan, Wahyu Setyorini, mewakili Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, dalam pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) 2024 di Ruang Rapat Sekda, Selasa (20/8/2024).

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto ini, dilakukan pula evaluasi dan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Grobogan.

Lebih lanjut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Grobogan, Wahyu Setyorini, mengatakan salah satu masalah utama, adalah rendahnya rasio dokter umum di sejumlah fasilitas kesehatan, yang dinilai belum memadai untuk melayani jumlah peserta JKN yang terdaftar.

Kekurangan ini berdampak langsung pada aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.

Masalah lain yang dibahas adalah ketersediaan obat yang menjadi faktor kunci dalam kepuasan peserta BPJS.

Koordinasi yang lemah antara apoteker, dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan dokter spesialis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) memperburuk situasi ini.

Selain itu, peserta pasif yang jarang berkunjung ke FKTP atau apotek tidak terpantau dengan baik, menambah tantangan dalam pengelolaan layanan kesehatan.

Optimalisasi Program Rujuk Balik (PRB) menjadi salah satu fokus pembahasan, dengan tujuan meningkatkan koordinasi antar pihak serta memastikan ketersediaan obat.

Dengan implementasi PRB yang lebih efektif, diharapkan peserta yang pasif dapat kembali terpantau dan mendapatkan pengobatan yang konsisten.

Forum ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi sinergi antarpemangku kepentingan di Grobogan.

Dukungan berbagai instansi seperti Bappeda, BPPKAD, BKPPD, Dinas Kesehatan, RSUD dr Soedjati Soemodiardjo, serta organisasi profesi seperti IDI dan FKFI, menjadi kunci dalam menjawab tantangan layanan kesehatan.

Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Grobogan tidak hanya berpeluang mempertahankan UHC, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warganya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Sekda Grobogan, Anang Armunanto menyoroti keberhasilan Kabupaten Grobogan dalam meraih Universal Health Coverage (UHC).

Sekda Anang Armunanto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Grobogan mencapai UHC.

Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga keaktifan peserta BPJS Kesehatan sebagai fondasi keberlanjutan program. (HS-08)

Terus Tumbuh, Rudensia O+ Water Perluas Penetrasi Pasar di Jawa Tengah

Buka Lowongan CPNS, Pemkab Kendal Siapkan 659 Formasi