HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyatakan bahwa ketahanan pangan Jawa Tengah akan rapuh jika masih bertumpu pada praktik pertanian lama dan bergantung pada suplai dari luar negeri. Ia menegaskan bahwa krisis pangan global harus jadi peringatan agar desa-desa di Jawa Tengah memperkuat kembali basis produksi pangan lokal dan regenerasi petani.
“Kita punya tanah subur, SDM banyak, tapi masih impor bawang putih, kedelai, bahkan gula. Ini ironi. Yang kurang bukan lahan, tapi perhatian dan strategi,” ujar Heri dalam dialog pertanian bersama petani muda di Temanggung.
Heri menyebut, salah satu masalah terbesar pertanian saat ini adalah minimnya regenerasi petani. Anak-anak muda enggan turun ke sawah karena melihat sektor ini tidak menjanjikan.
Ia mendorong adanya program inkubasi petani milenial yang difasilitasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi pertanian.
Menurutnya, petani muda justru bisa menjadi motor perubahan pertanian melalui teknologi pertanian presisi, digital farming, dan diversifikasi produk berbasis pasar. Namun, akses permodalan, pelatihan, dan perlindungan harga harus dijamin oleh negara agar mereka tidak patah di tengah jalan.
“Kalau petani muda disuruh maju sendiri, ya pasti mundur. Kita butuh kebijakan afirmatif: kredit lunak, pupuk subsidi berbasis kartu tani milenial, dan jaminan pembelian hasil panen,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga mengkritik ketergantungan daerah terhadap satu atau dua komoditas unggulan. Menurutnya, desa harus diarahkan untuk berdaulat secara pangan, setidaknya untuk kebutuhan dasar seperti beras, sayur, protein hewani, dan rempah.
Heri mendorong pemanfaatan lahan tidur milik desa untuk pertanian terpadu: kombinasi tanaman pangan, hortikultura, perikanan air tawar, dan ternak lokal. Ia juga menyoroti pentingnya peran kelompok wanita tani dan BUMDes dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga dan distribusi lokal.
“Krisis pangan dunia sudah di depan mata. Kalau desa-desa kita bisa mandiri, Jawa Tengah tidak akan kelaparan meski impor macet,” ujar Heri.
Ia meminta Dinas Pertanian provinsi lebih aktif menjalin kolaborasi dengan komunitas pertanian muda, influencer pangan lokal, hingga konten kreator edukatif yang kini banyak aktif di platform digital. Menurutnya, kampanye pangan lokal perlu pendekatan segar dan tidak kaku.
Di sisi lain, Heri mengingatkan pentingnya reformasi tata niaga dan penguatan koperasi tani agar petani tidak selalu menjadi korban permainan harga tengkulak. Menurutnya, pertanian akan sehat jika ekosistem distribusinya adil dan berorientasi pada petani.
“Kalau petani terus rugi, jangan salahkan kalau sawah dijual dan anak muda lari ke kota. Kita yang harus ciptakan lingkungan usaha tani yang sehat dan bermartabat,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Heri menegaskan bahwa kedaulatan pangan harus dimulai dari desa, bukan dari pasar global. Ia berjanji akan memperjuangkan lebih banyak alokasi anggaran untuk sektor pertanian, terutama bagi program regenerasi petani dan inovasi teknologi berbasis desa.
“Pangan bukan soal ekonomi saja, tapi soal martabat bangsa. Kita harus makan dari tangan kita sendiri, bukan dari sisa negara lain,” pungkasnya.(HS)
