HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyoroti masih banyaknya desa yang kaya sumber daya alam (SDA) tetapi warganya tetap hidup dalam keterbatasan. Ia menilai, persoalan utamanya terletak pada lemahnya tata kelola dan tidak meratanya distribusi manfaat.
“Banyak desa kita punya hutan, tambang, atau lahan pertanian luas, tapi warganya masih kesulitan air bersih, pendidikan, dan akses kesehatan,” ujar Heri Londo, sapaan akrabnya baru-baru ini.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SDA tidak otomatis membawa kesejahteraan jika tidak diiringi dengan kebijakan pengelolaan yang berpihak pada warga lokal. Ia menyebut pentingnya reformulasi perizinan dan sistem distribusi hasil sumber daya yang lebih adil.
Heri Londo mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan desa-desa penghasil mendapat manfaat langsung dari kekayaan alam di sekitarnya. Termasuk dalam bentuk dana bagi hasil, program CSR yang terarah, serta peluang kerja untuk warga setempat.
“Jangan sampai SDA dikeruk oleh perusahaan besar, tapi desa hanya dapat debu dan kerusakan,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah desa di kawasan pegunungan dan pesisir Jawa Tengah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, namun tetap tertinggal dalam infrastruktur dasar. Heri menyebut hal ini sebagai ketimpangan struktural yang harus segera dibenahi.
Menurutnya, skema tata kelola baru harus memberi ruang partisipasi warga desa dalam proses perencanaan, pemantauan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah mereka.
Heri juga mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra resmi dalam pengelolaan aset lokal, sehingga keuntungan bisa kembali ke desa dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Desa tidak boleh hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Harus jadi pelaku, pemilik, dan penentu arah,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pembangunan berkeadilan hanya mungkin tercapai jika pemerintah dan dunia usaha benar-benar menghormati hak dan martabat warga desa.
“Keadilan itu bukan hanya soal angka anggaran, tapi tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan. Desa harus diutamakan, bukan dikorbankan,” pungkasnya.(HS)
