HALO SEMARANG – Polisi mengerahkan 1.623 personel untuk mengawal aksi demonstrasi mahasiswa bertagar #Indonesia di Jakarta Pusat, hari ini.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (17/2/2025), seperti dirilis humas.polri.go.id.
Personel gabungan terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait. Para personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda hingga di depan Istana Negara.
Susatyo menyebutkan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Akan diberlakukan melihat perkembangan di lapangan.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” terangnya.
Kendati demikian, Susatyo meminta warga untuk sementara menghindari lalu lintas di sekitar Monas.
“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” katanya.
Untuk diketahui, sekitar 5.000 mahasiswa beserta BEM UI menggelar demonstrasi “Indonesia Gelap” di Jakarta Pusat.
Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.mengatakan aksi turun ke jalan ini, dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah, mengenai situasi negara yang memburuk.
Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.
Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para mahasiswa tersebut. Pertama mahasiswa meminta agar Presiden mencabut Inpres No 1 tahun 2025, karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.
Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran, seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis, yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Mereka menuntut adanya kajian ulang, terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Dalam pandangan mahasiswa, transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran juga menjadi hal yang krusial.
Mereka menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pertimbangan dan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran ini.
Para demonstran menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.
Para mahasiswa juga menolak Revisi Undang-Undang Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Mereka menilai ini dapat mengancam independensi akademik dan objektivitas lembaga pendidikan tinggi.
BEM UI dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
Mereka khawatir hal ini dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik.
Para aktivis juga menyoroti potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari implementasi UU Minerba yang direvisi. Mereka menilai bahwa regulasi ini dapat membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
Mahasiswa menekankan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian. Keterlibatan dalam pengelolaan tambang dinilai dapat mengalihkan fokus dan sumber daya dari fungsi utama perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Tak hanya membawakan aspirasi rakyat, para mahasiswa itu juga membela para dosen dan pendidik, termasuk yang berkaitan dengan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
Mereka meminta agar tunjangan kinerja diberikan secara penuh tanpa hambatan birokratis.
Para demonstran menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan aspek penting dalam menjamin kualitas pendidikan. Mereka menuntut agar proses pencairan tunjangan dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu.
Mahasiswa juga meminta agar pembiayaan program MBG dihapus dari Anggaran Pendidikan.
BEM UI mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap program MBG, termasuk transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas implementasinya di lapangan.
Mereka berpendapat bahwa program ini seharusnya tidak mengambil porsi dari
Tuntutan ini juga mencakup permintaan akan kejelasan kriteria penerima manfaat dan mekanisme pelaksanaan program, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan.
Pemerintah Prabowo-Gibran juga diminta berhenti membuat kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
BEM UI menyebut banyak kebijakan yang diambil bersifat “ugal-ugalan dan nirsubstansi”.
Para demonstran menuntut agar setiap kebijakan publik yang diambil harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.
Mereka menekankan pentingnya melibatkan akademisi dan peneliti dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Mahasiswa juga mendesak agar orientasi kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Mereka menilai bahwa banyak kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan elit, daripada kepentingan masyarakat luas.
Tuntutan ini mencerminkan harapan mahasiswa akan terwujudnya pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis bukti dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. (HS-08)
