in

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kudus Rp 174,2 Miliar

Bupati Kudus, Hartopo (Foto : Diskominfo Kudus)

 

HALO KUDUS – Di antara kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus memperoleh bagian terbesar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yakni Rp 174,2 miliar.

Namun sesuai mandat Kementerian Keuangan, 50 persen dari dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan 40 persen, dan penegakan hukum sebesar 10 persen.

Hal itu disampaikan Bupati Kudus, Hartopo ketika menghadiri Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai, baru-baru ini.

Sosialisasi yang digelar Satpol PP Kudus itu, dikemas dalam bentuk pentas seni Ketoprak, di lapangan Desa Gribig, Gebog Kudus.

“Kabupaten Kudus adalah salah satu daerah penyumbang devisa terbanyak ke pusat, dari pungutan cukai rokok. Jumlahnya sebanyak Rp 37,5 triliun pertahun,” kata dia, seperti dirilis diskominfo.kuduskabupatengo.id.

Jumlah pungutan cukai rokok sebesar itu, menurut dia, tak hanya dinikmati oleh Kabupaten Kudus, melainkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu karena pengguna dan dampak rokok, juga dirasakan oleh masyarakat seluruh penjuru nusantara.

“Jawa Tengah mendapat bagian 2 persen, sedangkan Kabupaten Kudus mendapat bagian terbesar sebanyak Rp 174,2 miliar,” kata dia.

Namun terkait  penanganan wabah Covid-19, dana transfer tersebut tidak dapat sembarangan digunakan.

Sudah ada mandatori dari Kementerian Keuangan, terkait penggunaan dana cukai tersebut, yakni Peraturan Menteri Keuangan No 215/PMK.07/2021.

“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 215, dana cukai tidak bisa lagi digunakan untuk block grant, yang biasanya untuk pembangunan infrastruktur. Namun lebih diprioritaskan untuk specific grant, meliputi kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum,” paparnya.

Hartopo pun menjabarkan persentase dana cukai yang diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan Covid-19 yang masuk kategori specific grant.

“Bantuan tersebut dialihkan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, kesehatan 40 persen, dan penegakan hukum sebesar 10 persen,” terangnya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pendapatan pungutan cukai, Hartopo mengajak serta masyarakat untuk ikut menggempur peredaran rokok ilegal.

“Mari bersama kita bantu pemerintah untuk menggempur peredaran rokok ilegal, sebab keberadaannya sangat merugikan pendapatan negara,” kata dia.

Muhammad Safarudin, warga setempat mengaku telah memahami penjelasan dari Bupati.

Dirinya mengaku senang atas sosialisasi yang diselenggarakan dengan menyuguhkan pentas seni tradional sehingga dapat menjadi ajang hiburan masyarakat usai 2 tahun lebih tak ada kegiatan yang bersifat kerumunan.

“Berkat penjelasan Pak Hartopo, sekarang jadi paham peruntukan dana cukai yang salah satunya buat pementasan ini. Sangat senang karena sudah mulai ada hiburan rakyat usai 2 tahun terjadi pandemi Covid-19,” kata dia. (HS-08)

 

Perolehan DBHCHT Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2022

Daerah Alokasi DBHCHT Penegakan Hukum (10%)
Provinsi Jawa Tengah 263.988.176.000 26.398.817.600
KABUPATEN BANJARNEGARA 8.343.854.000 834,385.400
KABUPATEN BANYUMAS 7.968.697.000 796,869.700
KABUPATEN BATANG 8.875.511.000 887,551.100
KABUPATEN BLORA 13,428,351.000 1,342,835.100
KABUPATEN BOYOLALI 23,333,499.000 2,333,349.900
KABUPATEN BREBES 8,370,910.000 837,091.000
KABUPATEN CILACAP 7,964,313.000 796,431.300
KABUPATEN DEMAK 28,019,333.000 2,801,933.300
KABUPATEN GROBOGAN 18,997,954.000 1,899,795.400
KABUPATEN JEPARA 9,359,796.000 935,979.600
KAB KARANGANYAR 15,710,413.000 1,571,041.300
KABUPATEN KEBUMEN 9,903,530.000 990,353.000
KABUPATEN KENDAL 17,446,372.000 1,744,637.200
KABUPATEN KLATEN 16,914,858.000 1,691,485.800
KABUPATEN KUDUS 174,228,491.000 17,422,849.100
KABUPATEN MAGELANG 17,443,521.000 1,744,352.100
KABUPATEN PATI 11,380,373.000 1,138,037.300
KABUPATEN PEKALONGAN 7,821,242.000 782,124.200
KABUPATEN PEMALANG 8,480,031.000 848,003.100
KABUPATEN PURBALINGGA 8,824,409.000 882,440.900
KABUPATEN PURWOREJO 9,210,422.000 921,042.200
KABUPATEN REMBANG 29,007,132.000 2,900,713.200
KABUPATEN SEMARANG 9,849,760.000 984,976.000
KABUPATEN SRAGEN 8,558,169.000 855,816.900
KABUPATEN SUKOHARJO 8,894,929.000 889,492.900
KABUPATEN TEGAL 9,181,145.000 918,114.500
KABUPATEN TEMANGGUNG 38,325,985.000 3,832,598.500
KABUPATEN WONOGIRI 16,402,206.000 1,640,220.600
KABUPATEN WONOSOBO 13,054,200.000 1,305,420.000
KOTA MAGELANG 7,857,023.000 785,702.300
KOTA PEKALONGAN 8,658,075.000 865,807.500
KOTA SALATIGA 7,766,911.000 776,691.100
KOTA SEMARANG 9,787,182.000 978,718.200
KOTA SURAKARTA 8,839,451.000 883,945.100
KOTA TEGAL 7,764,359.000 776,435.900
Jumlah 879,960,583.000 87,996,058.300
     
Sumber : Biro Infrastruktur dan SDA SETDA Prov. Jateng (Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah) / dindikbud.demakkab.go.id

 

Masih Punya Ruang untuk Meningkat

Usulkan Perbaikan Jalan Proivinsi, Bupati Blora Ajak Warganya Doakan Ganjar Selalu Sehat