HALO SEMARANG – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk menghilangkan praktik korupsi dalam semua proses penyelenggaran program Kementerian Agama.
Pesan untuk menghilangkan praktik korupsi ini, ditegaskan Menag, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 2023 di Surabaya, Sabtu (4/2/2023).
“Saya minta kita semua berkomitmen untuk menghilangkan praktik korupsi di Kemenag,” tegas Menag, seperti dirilis kemenag.go.id.
Menag juga meminta agar tidak ada kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang atau jasa.
“Jangan ada praktik transaksional dalam promosi, rotasi, dan mutasi jabatan,” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta agar para pemimpin satuan kerja, membuat surat edaran larangan praktik koruptif, di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan.
“Upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana. Misalnya, tidak menitip absen, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, serta tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya,” kata Menag.
Dia juga menegaskan, penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, juga harus menjadi perhatian bersama.
Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi, dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.
Selain itu, Yaqut juga meminta jajarannya, harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat, atas semua isu dan masalah keagamaan di tengah masyarakat.
“Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat,” pesannya.
Dia meminta jajaran Kemenag, untuk terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital.
Berkenaan dengan transformasi digital, Gus Yaqut meminta agar dilakukan percepatan implementasi.
Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya.
“Sehingga, pelayanan prima pemerintah, khususnya Kemenag, dapat segera dirasakan masyarakat,” pintanya.
Menag mencontohkan, target sertifikasi halal hinga mencapai 10 juta pada 2024 bukanlah hal mudah. Sehingga, perlu upaya luar biasa saja. Dan, digitalisasi layanan sertifikasi halal menjadi kunci.
“BPJPH agar fokus. Kerahkan sumber daya pada upaya digitalisasi dan percepatan pencapaian target ini. Sementara ini batasi perjalanan luar negeri, dan pastikan pelaku UMK terafirmasi oleh Sehati,” tuturnya.
Gus Yaqut juga meminta agar setiap bulan, minimal ada pergerakan 100 ribu proses sertifikasi halal.
“Ini coba dipikirkan caranya. Saya mendorong agar setiap produk makanan di kantin-kantin madrasah, PTKIN, kantor, dan lainnya bersertifikat halal,” lanjutnya.
Menyongsong tahun politik, Menag berpesan agar seluruh jajarannya ikut berupaya dalam mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat. Menjadi tugas ASN Kemenag untuk memastikan kerukunan umat tetap terjaga baik di tahun politik.
“Untuk itu, saya deklarasikan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama,” tandasnya.
Hadir, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Rakernas diikuti seluruh jajaran eselon I dan II, pusat dan daerah. Hadir juga para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Bergabung secara daring dalam Rakernas yang akan berlangsung dua hari, 4-5 Februari 2023, para Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (HS-08)
