HALO REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan, pada musim kemarau tahun ini. Upaya ini dilakukan lebih dini guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan sejak awal, baik dari sisi anggaran maupun koordinasi lintas sektor.
“Kami menyiapkan anggaran serta melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Selain itu, surat juga telah kami sampaikan kepada para camat untuk diteruskan ke desa dalam rangka antisipasi dan pendataan wilayah rawan,” kata dia, seperti dirilis rembangkab.go.id, pada Selasa (5/5/2026).
Sebagai bagian dari langkah antisipatif, BPBD juga mengacu pada prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyusun strategi penanganan yang tepat.
Berdasarkan data BPBD, pada tahun 2024 terdapat 67 desa di 14 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan pada tahun ini.
Meski demikian, hingga saat ini BPBD menyebut belum terdapat permintaan dropping air bersih dari masyarakat. Kendati begitu, anggaran untuk kebutuhan tersebut tetap disiapkan.
“Kami siapkan anggaran dropping air sebesar Rp75 juta, sama seperti tahun sebelumnya, sebagai langkah antisipasi,” jelasnya.
BPBD juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari pendekatan pentahelix dalam penanganan kebencanaan. Koordinasi dilakukan bersama DPRD, BUMN, pihak swasta, Baznas, hingga PMI.
“Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi. Karena itu, kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya penanganan jika dibutuhkan,” tegasnya.
Dari sisi ketersediaan air baku, BPBD menilai kondisi saat ini masih relatif aman. Sejumlah sumber mata air utama yang dipantau masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, meski pengawasan tetap dilakukan secara berkala.
Sebagai langkah respons cepat, BPBD juga mengimbau masyarakat dan pemerintah desa untuk segera melaporkan apabila mulai terjadi krisis air bersih.
“Mekanisme pengajuan dropping air dapat disampaikan melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan ke BPBD untuk segera ditindaklanjuti,” kata dia. (HS-08)
