HALO PURBALINGGA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan memberikan bantuan dana Rp 11 miliar, untuk percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan KB di Kabupaten Purbalingga.
Hal itu diungkapkan Kepala BKKBN, Dr dr Hasto Wardoyo SpOG, saat melakukan kunjungan monitoring penanganan stunting atau anak gagal tumbuh dan program keluarga berencana (KB), Sabtu (5/2/2022), di Ruang Pringgitan Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga.
Hasto Wardoyo mengatakan saat ini lembaga yang dia pimpin, mendapat mandat baru, yakni membantu menurunkan stunting di Indonesia.
Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran kepada Pemkab Purbalingga, dalam rangka percepatan penurunan stunting dan KB, yakni Rp 11 miliar. Bantuan ini terdiri atas Bantuan Operasional KB (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jadi terdiri atas BOKB sebesar Rp 9,2 miliar, kemudian ditambah DAK Fisik sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga total Rp 11 miliar,” kata Hasto, seperti dirilis Purbalinggakab.go.id.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA).
Dalam membantu penurunan stunting, menurut dia, anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembuatan jamban, bedah rumah, pembangunan saluran air bersih rumah tangga, dan sebagainya.
Hasto menuturkan, progres penurunan angka stunting di Purbalingga dinilai cukup baik yakni 16,8%.
Angka tersebut sudah mendekati target nasional tahun 2024 yakni 14%. Untuk membantu penurunan ini BKKBN RI telah membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di tiap daerah.
“Di sini (Purbalingga) TPK ada 769 tim, masing-masing tim terdiri atas tiga orang,” kata pejabat yang juga dokter kandungan ini.
Para anggota tim tersebut, akan melakukan pencegahan stunting, melalui pendampingan pada keluarga dengan anak berpotensi stunting.
Lanjut dia, saat ini jumlah penduduk Purbalingga diperkirakan mencapai 1 juta jiwa, dengan sekitar 7.000 orang menikah per tahun dan 5.000 kelahiran pertama. TPK akan bertugas mendampingi mereka yang akan menikah, ibu hamil, akan melahirkan, dan memiliki bayi di bawah usia dua tahun.
“Semua yang mau menikah, tiga bulan sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan rangka dalam bentuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan Hb. Kalau tidak memenuhi syarat, bukan dilarang nikah. Tetap dinikahkan, tetapi sebelum hamil ada perlakuan khusus dengan stabilkan Hb, supaya tidak melahirkan anak stunting baru,” katanya.
Terkait KB, Purbalingga juga menunjukkan capaian positif, khususnya penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS), yang mencapai 64,6%. Adapun pengguna alat kontrasepsi jangka panjang sudah 31,9%.
“Tidak hanya yang melakukan KB jenis MOP, kali ini yang akan melakukan KB jenis MOW juga akan kami berikan uang saku Rp 300 ribu. Jadi inilah spirit kita agar stunting turun, AKI/AKB turun dan akseptor KB baik,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Purbalingga, H Sudono ST MT menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan BKKBN, dalam rangka penurunan stunting dan peningkatan pelayanan KB.
“Inilah yang memang kami tunggu-tunggu. Jadi Pemerintah Pusat tidak hanya memberikan instruksi-instruksi saja, tetapi juga membantu dalam hal dukungan anggaran,” katanya.
Di samping itu, Wabup Sudono juga menyampaikan aspirasi para penyuluh KB di Purbalingga, mengenai kebutuhan kendaraan operasional atau sepeda motor pendukung yang memadai. Khususnya untuk yang bertugas di wilayah utara dengan medan yang bergunung-gunung.
Wabup Sudono berharap anggaran yang diberikan BKKBN benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan berdampak pada penurunan angka stunting.
“Harapan kami, angka stunting Kabupaten Purbalingga bisa turun sampai 12%,” katanya. (HS-08)
