in

Bawaslu: Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Punya Kerawanan Tertinggi

Komisioner Bawaslu Jawa Tengah bersama Muspida dan para stakeholder meluncurkan Peta Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 ditandai dengan pemukulan gong bertempat di Hotel Santika Premiere Semarang, Rabu (24/7/2024).
HALO SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyebut bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara termasuk ke dalam kategori kerawanan tinggi dari hasil pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Jawa Tengah. Sebab, di dalam tahapan pemungutan suara masalah untuk tindaklanjut dari saran perbaikan, juga memiliki tren naik.
“Untuk pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di Jawa Tengah yang masuk kategori tertinggi yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dan penyusunan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini masih berdasarkan pada indikator Indeks Kerawanan Pemilu( IKP) 2024, kemudian dilakukan pembaharuan data berdasarkan kejadian-kejadian yang ada dalam Pemilu 2024,” papar Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah, Nurkholiq, saat acara Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada Tahun 2024 di Hotel Santika Premiere Semarang, Rabu (24/7/2024).
Dalam mitigasi kerawanan tertinggi, kata dia, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini yang berhubungan dengan hak pemilih.
“Seperti adanya kejadian ketidak profesionalitasan penyelenggaraan di KPPS, pada pemilih yang tidak dilayani, atau yang tidak bisa memilih tapi dilayani dan bukan termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan akhirnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang ( PSU),” ujarnya.
Dia menjelaskan, kategori selanjutnya yakni kerawanan sedang, termasuk di dalamnya adalah netralitas aparatur pemerintah seperti adanya keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah yang trennya juga naik.
Sedangkan, di kategori kerawanan rendah adalah pada saat tahapan kampanye pemilihan, yang di dalamnya masih sering terjadi konflik antar pendukung dan intimidasi dalam pemilihan.
“Dan yang menurun terkait hoks dan kampanye negatif, dan pelibatan pihak yang tidak memiliki hak pilih,” katanya.
Sebagai langkah antisipatif, kata dia, peta kerawanan Pilkada 2024 Bawaslu ini bisa dijadikan seluruh stakeholder dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses.
“Dan juga untuk dasar penyusunan strategi pencegahan pelanggaran sengketa proses oleh  Bawaslu Kabupaten atau Kota se Jawa Tengah. Serta memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah daerah, stakeholder, perguruan tinggi dan lembaga pemantau Pemilu,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haerudin mengharapkan dengan adanya P
peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Jawa Tengah, nantinya pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar pada 27 November mendatang bisa berjalan kondusif dan lancar. Dan bisa memilih kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.
“Serta bisa segera menyelesaikan setiap percikan sekecil apapun masalah yang muncul, sehingga tidak makin meluas dan dapat melakukan upaya pencegahan sedini mungkin,” pungkasnya. (HS-06)

Pantau Kebugaran Atlet PSE, KONI Kota Semarang Lakukan Tes Fisik

Dukung Program Pemprov Jateng, Realisasi Pelaksanaan TJSLP Capai Rp27,3 Miliar