HALO BATANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang, kini tengah mematangkan 17 rencana, untuk meminimalisasi dampak genangan yang kerap menghantui warga.
Persoalan banjir di wilayah perkotaan Kabupaten Batang, selama ini menjadi “rapor merah” yang terus dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah.
Kepala DPUPR Batang Endro Suryono mengungkapkan, pihaknya bersama Penjabat Bupati telah terjun langsung memetakan titik-titik krusial. Identifikasi masalah ini menjadi fondasi sebelum alat berat diturunkan ke lapangan.
“Banjir dulu kita sudah identifikasi semua, sudah ada kajian tinggal nanti tindak lanjutnya seperti apa yang akan kita eksekusi,” kata dia, saat ditemui di aula Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Senin (19/1/2026).
Salah satu “senjata utama” yang disiapkan, adalah pembangunan Embung Kalipucang.
Proyek ini diproyeksikan menjadi bak penampungan raksasa untuk memecah debit air sebelum masuk ke jantung kota.
Namun, karena membutuhkan dana besar sekitar Rp30 miliar, Pemkab Batang kini tengah melobi Pemerintah Pusat.
“Betul, jadi Embung Kalipucang itu salah satunya sudah tahun kemarin, tahun 2025 sudah ada FS-nya (Feasibility Study). Kita mengajukan di Kementerian PUPR kurang lebih sekitar Rp30 miliar. Kita belum bisa menjawab apakah di 2027 atau 2028 karena embung itu,” jelasnya.
Sembari menunggu proyek tersebut, Endro menegaskan ada langkah jangka pendek yang dieksekusi tahun 2026 ini. Fokus utamanya adalah perbaikan drainase di jalur protokol seperti Jalan R E Martadinata dan Jalan Yos Sudarso.
“Langkah ini diambil untuk memecah tumpukan air yang biasanya tertahan di Jalan Ahmad Yani. Yang Jl Yos Sudarso itu, yang dari Jl A Yani dan dari Jl RE Martadinata yang dari penjaringan itu nanti insyaallah akan kita kerjakan di tahun 2026 ini,” terangnya.
Melawan Rob
Endro tak menampik bahwa banjir di Batang merupakan hasil “keroyokan” antara curah hujan ekstrem dan fenomena rob.
Berdasarkan pengamatannya pada pertengahan Januari lalu, kenaikan air laut memang sedang berada pada puncaknya.
Sebagai solusi cepat sebelum memasuki masa Lebaran, DPUPR akan fokus pada pembersihan sisa-sisa sumbatan di aliran sungai lama.
“Salah satunya ya nanti kita akan normalisasi eks Sambong, insyaallah semoga sebelum Lebaran kita sudah bisa normalisasi yang eceng gondok,” tegasnya.
Terkait kewenangan yang berada di bawah Provinsi maupun Pusat, seperti pembangunan tanggul hingga ke hilir Nomban, Endro memastikan pihaknya tidak tinggal diam dan terus bersurat agar segera ada penanganan permanen. (HS-08)
