HALO SEMARANG – Pemerintah pusat berencana akan melakukan impor beras 1,5 juta ton yang akan dialokasikan melalui Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog).
Hal itu membuat Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan kebijakan itu saat panen raya, karena menurutnya akan merugikan petani.
“Jawa Tengah itu surplus beras dan nasional hari ini sedang panen raya. Harga gabah antara Rp 3.200 sampai Rp 3.400 ribu per kilogram, karena panen raya melimpah,” kata Bambang Wuryanto seusai kegiatan Konferda PA GMNI Jateng, Selasa (23/3/2021).
Bambang juga menegaskan, pihaknya akan menolak impor beras melalui Komisi IV dan VI.
“Nanti kami akan melakukan penolakan melalui Komisi IV dan VI. Fraksi PDI Perjuangan akan menolak impor beras dari Komisi IV dan VI. Komisi IV terkait produksinya, sedangkan Komisi VI menyangkut perdagangannya,” tegas pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu.
Rencana impor beras tersebut pertama kali diusulkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kementerian perdagangan pekan lalu.
Sedangkan sebelumnya ada rencana impor tersebut Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk mencintai produk dalam negeri.
Menurut pemerintah, penyediaan stok beras diperlukan karena untuk memenuhi kebutuhan sosial ketika pengadaan beras besar-besaran terkait pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Selain itu, bencana yang terjadi di beberapa tempat menurut pemerintah, dapat mengancam ketersedian pasokan beras nasional.(HS)