HALO CILACAP – Pemkab Cilacap memprediksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Cilacap 2022, bakal mengalami defisit Rp 1,797 Triliun. Adapun DPRD setempat, menekankan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain infrastruktur.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap untuk tahun 2022, yang digelar Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Kegiatan yang digelar di Aula Diklat Praja Cilacap, Selasa (16/3/2021) ini dibuka Bupati Tatto Suwarto Pamuji. Acara yang digelar secara virtual ini, diikuti pula oleh Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, asisten Sekda, serta beberapa kepala OPD, lembaga/instansi pusat dan vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, stakeholder, dan undangan lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf dalam paparannya menjelaskan, prediksi pendapatan dalam RKPD 2022 sebesar Rp 2,851 triliun.
Rinciannya berasal dari PAD Rp 723,22 miliar, pendapatan transfer Rp 1,944 triliun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 184,41 miliar.
Namun dengan belanja mencapai Rp 4,623 triliun, terdapat defisit anggaran Rp 1,797 triliun. Adapun belanja sebesar itu terdiri atas belanja operasi Rp 2,856 triliun, belanja modal Rp 1,187 triliun, belanja tidak terduga Rp 40 juta, dan belanja transfer Rp 539 milyar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 25,65 miliar. Ini belum termasuk DAK dan Bankeu.
“Sehingga kalau di APBD 2021 defisit kita Rp 348 miliar, kalau di rancangan RKPD 2022 Rp 1,7 triliun. Untuk menuju ke APBD, kalau defisitnya menyesuaikan tahun lalu kita harus merasionalisasi lagi Rp 1,4 triliun”, kata Sekda.
Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, pada kesempatan ini menyampaikan enam pokok prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM.
Kemudian percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, PMKS, dan pemberdayaan keluarga, peningkatan kamtibmas, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kebencanaan, serta pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah. “Kami berharap dengan Musrenbang ini, arah pembangunan Kabupaten Cilacap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, kata Taufik.
Dalam acara ini disampaikan pula arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah melalui Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Edi Wahyono.
Disampaikan pula kebijakan pendanaan pembangunan infrastruktur wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan dan Pelaksanaan Pepres Nomor 79 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.
Agenda tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022 oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap dan perwakilan peserta.(HS-08)