HALO KENDAL – Untuk memastikan kondusifitas wilayah yang terjadi di Kabupaten Kendal pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan upaya agar tidak terjadi inflasi, Pemkab Kendal menggelar Rakor Pangamanan Wilayah (Pamwil) bersama Forkopimda dan Forkopimcam di Ruang Ngesti Widhi, Rabu (14/9/2022).
Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan beberapa solusi untuk dampak kenaikan harga BBM. Di antaranya bantuan sosial (bansos) yang akan dikelola oleh Kemensos, refocusing dana sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan realokasi dana reguler APBD yang ada di anggaran Pemda (BTT + Bansos).
“Kemudian dana desa maksimal 30 persen yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat terdampak inflasi. Selain itu juga penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi umum,” paparnya.
Wabup Kendal juga menyampaikan, positioning Pemkab Kendal saat ini tersedia dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 7,9 miliar. BTT bisa digunakan untuk inflasi sebesar 70 persen dan bencana sebesar 30 persen.
Kemudian sumber anggaran refocusing Dana Transfer Umum (DTU) adalah sebesar 2 persen atau sekitar Rp 4,8 miliar. Teknis penggunaan BTT diusulkan oleh OPD paling lambat tanggal 15 September 2022
“Sedangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal sebanyak 74.772 KPM,” imbuh Wabup.
Pada kesempatan tersebut, Wabup yang akrab disapa Pakde Bas juga menyampaikan, peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menghadapi inflasi dan kenaikan BBM dengan melakukan berbagai hal.
Yakni dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang menyasar tukang ojek, tukang becak dan kusir tukang melalui konsep bantuan tunai bekerjasama dengan PT Pos Indonesia sebesar Rp 150 ribu per bulan. Akan dibayarkan sekaligus untuk dua bulan di bulan September.
Kemudian penyaluran BLT sembako kepada 35.279 KPM sebesar Rp 200 ribu, yang akan dibayarkan pada September dan pembayaran selanjutnya pada bulan Desember.
“Selanjutnya penyaluran BLT kepada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 3.500.000/bulan. Bantuan sebesar Rp 600.000 sampai akhir tahun dan pemberlakuan asuransi nelayan sebesar Rp 120 ribu/tahun dan premi meninggal sebesar Rp 60 juta,” ungkap Pakde Bas.
Selain itu melalui dinas terkait, Pemkab Kendal juga melakukan pelatihan wirausaha dan kegiatan padat karya. Meliputi pelatihan kewirausahaan dan kegiatan padat karya, pelatihan berbasis kompetensi dan langsung penyerapan tenaga kerja BBM dengan baik.
“Mari kita bersama-sama berkolaborasi agar Kendal bisa mengatasi inflasi dan kenaikan harga,” tutup Wabup Kendal.
Rapat koordinasi selain membahas dampak kenaikan harga BBM juga membahas antisipasi timbulnya konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Rakor dihadiri Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun, Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf Jenry Polii, Kapolres Kendal, AKBP Jamal Alam, Kajari Kendal, Erny Veronica Maramba, perwakilan OPD, para Camat, Danramil, Kapolsek se-Kabupaten Kendal. (HS-06)
