in

Ada Keluhan Biaya Sekat Antar-Los Rp 3 juta dan Rp 4 Juta di Pasar Weleri, Wabup Kendal Temui Pedagang

Dialog Wabup Kendal, Windu Suko Basuki dan Kepala Disdagkop UKM Kendal, Toni Ari Wibowo dengan pedagang Pasar Weleri, Kamis (13/6/2024).

HALO KENDAL – Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki menemui para pedagang yang akan menempati los dan kios di Pasar Weleri. Para pedagang sebelumnya mengeluhkan biaya pembuatan sekat untuk los jualan, yang mencapai Rp 3 juta (lantai 2) dan Rp 4 juta (lantai 1).

Di hadapan para pedagang yang berada di tengah pasar relokasi, Wabup menegaskan, pasar yang sebelumnya terbakar pada tahun 2020 lalu dibangun oleh pemerintah daerah. Sehingga jika ada biaya yang harus dikeluarkan pedagang termasuk pembuatan sekat los, harus sepengetahuan pemerintah daerah.

“Jadi panjenengan semua saat akan membayar biaya Rp 3 juta atau Rp 4 juta tersebut harusnya melalui rekening kas daerah, bukan rekening pribadi. Kalau masuk rekening pribadi itu namanya pungli, atau bisa diindikasikan ada dugaan tindakan korupsi,” tandasnya, yang disambut tepuk tangan para pedagang.

Menurut Wabup, pembangunan Pasar Weleri tahap pertama yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 50 miliar, merupakan pencapaian 25 persen dari total rencana pembangunan yang diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

“Jadi kehadiran saya menemui panjenengan, adalah untuk mengayomi para pedagang, masyarakat Kabupaten Kendal. Sehingga bisa mengurangi apa yang menjadi keresahan para pedagang. Supaya semua keresahan yang selama ini panjenengan keluhkan bisa terjawab. Makanya, dalam pertemuan ini saya juga mengajak Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Toni, supaya semua bisa terang benderang,” ujarnya.

Dalam dialog yang berlangsung santai, para pedagang juga menyampaikan berbagai hal kepada Wabup. Di antaranya, terkait pengaturan tempat berjualan dan kecilnya kapling los, pembagian kios dan los, juga adanya dugaan intimidasi kepada para pedagang untuk segera menempati Pasar Weleri.

Wabup juga menjelaskan, dirinya hadir untuk menjembatani apa yang dikeluhkan para pedagang dengan dinas terkait, dengan kacamata secara umum. Namun terkait dengan hal-hal teknis bisa disampaikan para pedagang kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) Kendal.

Salah seorang pedagang sayur, Sutarmi mengatakan, dirinya dan para pedagang lain merasa keberatan dengan harga pembangunan sekat los Pasar Weleri yang dipatok sebesar Rp 4 juta untuk lantai satu dan Rp 3 juta untuk lantai dua.

“Terkait pembangunan sekat itu, kok kita suruh bayar Rp 3 juta dan Rp 4 juta. Terus kalau sampai tanggal 15 Juni kita tidak ikuti, katanya mau ditarik lagi sama dinas. Nah itu kan membuat kita takut, seperti diintimidasi,” katanya.

Senada, Ketua Paguyuban Pasar Weleri Bersatu, Muhadak mengatakan, dalam pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa uang muka pembangunan sekat los sebesar 50 persen maksimal dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2024.

“Apabila pada tanggal 15 belum memberikan konfirmasi kesanggupan pembangunan, maka akan dikembalikan ke dinas untuk dievaluasi kepemilikannya. Jadi di selebaran itu menyebutkan seperti itu, jadi membuat para pedagang seperti diintimidasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disdagkop UKM Kendal, Toni Ari Wibowo memberikan penjelasan kepada pedagang, terkait dengan pembuatan sekat murni inisiatif dari pihak pedagang. Karena dalam pembangunan Pasar Weleri tahap pertama, pihaknya hanya membuat kios dan los sesuai standar SNI.

“Jadi itu adanya biaya Rp 3 juta dan Rp 4 juta adalah kesepakatan dan keputusan dari pihak para pedagang. Kami hanya membangunkan pasar, baik los maupun kios. Jadi kalau ada inisiatif untuk membuat sekat los kami persilakan. Asal pembuatannya harus seragam dan rapi sesuai standar SNI,” jelasnya.

Sedangkan terkait adanya dugaan intimidasi yang disampaikan pedagang, Toni menegaskan hal tersebut bukanlah bentuk intimidasi, namun pemberitahuan kepada pedagang untuk segera menempati pasar, supaya tidak kosong lama.

“Itu sebenarnya bukan intimidasi, jadi pemberitahuan saja. Karena di Pasar Weleri itu ada empat paguyuban, dan keinginannya berbeda-beda. Maka kami ambil titik tengahnya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undian segera masuk,” ungkapnya.

“Kemudian bagi yang tidak mau masuk, misal alasan punya empat tempat tapi pengin jadi satu, maka harus menunggu selesainya tahap kedua. Jadi biar yang ini bisa dipakai yang lain. Tapi mereka maunya dikosongkan, itu kan tidak baik. Mending diisi teman-teman yang lain,” imbuh Toni.(HS)

JNE dan KONI Teken Kerja Sama untuk Pengembangan Olahraga Nasional

Mediasi Gagal, Kuasa Hukum Pegawai Klinik Kecantikan di Semarang Minta Polisi Lanjutkan Laporan