HALO KUDUS – Bupati Kudus, Hartopo menceritakan pengalamannya ketika bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), seusai Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat dan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Blora, beberapa waktu lalu.
Seperti dirilis laman Pemkab Kudus, Jumat (17/3/2023), Bupati Kudus menuturkan, ketika bertemu Presiden Jokowi, dia menyampaikan sejumlah persoalan penting, antara lain perlunya perbaikan jalan nasional.
Menurut Bupati, perbaikan itu perlu dilakukan secepatnya, karena saat ini sudah mendekati masa mudik Lebaran 2023.
Selain itu Kudus merupakan wilayah yang strategis, karena menjadi salah satu jalur utama di Pulau Jawa. Jika jalan-jalan nasional dalam kondisi bagus, maka tentu akan memberi rasa nyaman bagi para pemudik.
“Pak Presiden tentu sudah hafal betul kondisi jalan nasional ini. Maka saya usulkan adanya inpres (instruksi presiden, red) untuk prioritas pembangunan jalan nasional di Kudus,” kata Hartopo.
Bupati Kudus juga meminta kelonggaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).
Hartopo memohon ada kelonggaran alokasi untuk penggunaannya, termasuk infrastruktur.
Kelonggaran yang dimaksud adalah penggunaan DBHCHT sebesar 50 persen block grant, dan 50 persen sisanya specific grant.
Di mana dalam block grant, dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah. Salah satunya bisa untuk pembangunan infrastruktur.
“Dengan alokasi DBHCHT yang besar untuk Kudus (Rp 238,5 M-Red), Kami memohon ada kelonggaran tersebut, Bapak,” kata Bupati Kudus kepada Presiden Jokowi saat itu.
Lebih lanjut Bupati Kudus berharap agar infrastruktur di Kudus, dapat lebih baik dengan alokasi anggaran yang lebih banyak.
Mengingat tahun ini alokasi DBHCHT untuk infrastruktur hanya Rp. 38,6 miliar, setelah kewajiban dalam PMK 215 terpenuhi.
“Kami berharap permohonan ini terkabulkan, khususnya untuk Kudus. Karena alokasi DBHCHT Kudus terbesar,” tambahnya.
Menurut Hartopo, Presiden Jokowi yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menanggapai dengan baik usulan tersebut. Presiden juga akan menindaklanjuti usulan tersebut demi masyarakat.
Oleh sebab itu, Presiden meminta Pramono Anung untuk mencatat apa saja kebutuhan Kudus.
Untuk diketahui, pada acara di Blora tersebut, turut mendampingi Presiden Jokowi, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain itu, hadir pula Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin, dan Bupati Kudus Hartopo.(HS-08)
