HALO BLORA – Bupati H Arief Rohman memerintahkan Dinas Pendidikan, untuk mengadakan pertemuan dengan Dinas Perhubungan dan seluruh pengusaha angkutan serta bus mini, untuk mengupayakan bus sekolah.
Penyediaan transportasi untuk pelajar ini, diperlukan untuk menindaklanjuti edaran dari Satlantas Polres Blora, terkait larangan pelajar SMP, SMA Sederajat mengendarai motor ke sekolah.
Perintah Bupati Blora kepada jajarannya itu, disampaikan dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan kelompok rentan (Musrenbang Keren), perempuan, lansia, anak dan difabel, Selasa (7/3/2023), di pendopo rumah dinas Bupati Blora.
Menurut Arief Rohman, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan perlu bekerja sama dengan pengusaha angkutan serta bus mini, untuk pengadaan jasa bus sekolah bagi pelajar, yang belum boleh mengendarai sepeda motor.
“Menyikapi surat dari Satlantas Polres Blora tentang larangan pelajar yang belum memiliki SIM mengendarai motor ke sekolah. Tolong Dinas Pendidikan bisa sesegera mungkin menggelar rapat bersama dengan para pengusaha angkot dan bus mini. Gandeng Dinas Perhubungan agar angkot dan bus mini yang sepi penumpang bisa ramai lagi, khusus untuk pelajar. Konsepnya tolong dimusyawarahkan bersama dengan para kepala sekolah dan Komite,” kata Bupati, seperti dirilis blorakab.go.id.
Dengan adanya bus sekolah, Arief Rohman berharap pelajar bisa pergi ke sekolah dengan aman dan lancar, tanpa harus melanggar aturan lalu lintas.
Seperti yang sudah pernah dilakukan SMP Negeri 1 Sambong, dengan menggandeng beberapa pemilik bus mini menjadi bus sekolah.
Selanjutnya, terkait Musrenbang Rentan, Bupati sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini untuk menampung usulan pembangunan dari kelompok perempuan, lansia, anak, hingga difabel. Yang mana acara ini hanya Blora yang rutin menyelenggarakan dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Jawa Tengah.
“Dalam kesempatan ini, kami membuka forum untuk kaum perempuan, lansia, anak, hingga difabel agar bisa ikut memberikan masukan usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Blora yang akan kita tuangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2024 nanti,” lanjut Bupati.
Menurutnya, program kesetaraan gender, pendidikan anak, pencegahan stunting, pencegahan pernikahan dini, kesehatan lansia, pemberdayaan perempuan, penyusunan Perbup Disabilitas, hingga usulan pengadaan angkutan sekolah telah disampaikan.
“Kami minta agar Bappeda merangkum semua, sehingga selanjutnya nanti bisa dibahas bersama dalam forum Musrenbang RKPD 2024 yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 13 Maret nanti. Semangat Sesarengan mBangun Blora Berkelanjutan,” pungkas Bupati.
Adapun, Ghofur, Ketua Komunitas Difabel Blora Mustika, berterima kasih kepada Bupati Blora dan jajaran, yang telah menggelar Musrenbang Keren kali ketiga ini.
Dalam forum ini, pihaknya bersama difabel lainnya bisa memberikan masukan langsung pada pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan.
“Alhamdulillah Musrenbang Keren kembali digelar. Kami ucapkan terimakasih Pak Bupati dan jajaran. Alhamdulillah juga Perda Difabel tahun lalu sudah disahkan, kami ingin selanjutnya Perbup Difabel sebagai tidak lanjut pengesahan Perda nya bisa segera disusun. Agar Perda yang telah disahkan bisa benar-benar dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi teman teman disabilitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan FGD dengan narasumber Ketua TP PKK Kabupaten Blora, TAPD, dan stakeholder terkait dari Dinas Pendidikan, Dinsos PPPA, Dinas Kesehatan, Dindalduk KB, dll. Tampak hadir jajaran Forkopimda, Forum Anak Blora, Forum Genre, LVRI, Gabungan Organisasi Wanita, SLB, Komunitas Difabel Blora Mustika, dll. (HS-08).
